Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim foto : Arief/mr

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mengkritik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menetapkan status Gunung Merapi  Siaga I,  tapi dalam tempo singkat meningkat dalam posisi Waspada. Informasi sumir yang sempat diutarakan BMKG setempat, biasanya kalau posisi yang diakibatkan oleh sebuah penumpukan siklus kawah biasanya tidak berlangsung lama dan biasanya tidak meningkat statusnya.

“Ternyata terbukti, muncul erupsi lagi yang menjadikan posisinya naik ke Waspada. Karena itu BMKG juga harus waspada betul dengan pernyataan yang disampaikan ke publik, tidak begitu saja terpaparkan. Harus punya analisa tambahan terhadap kemungkinan lain. Ini terbukti dalam hitungan hari, cepat berubah, makanya harus ada statement untuk segera dikomunikasikan,” tandas Mustaqim kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Namun demikian, politisi PPP ini bersyukur bahwa masyarakat DI Yogyakarta dan Jawa Tengah sudah sangat mafhum dengan kondisi Merapi. Meski Merapi adalah gunung berapi paling aktif  di dunia, di kalangan masyarakatnya berkembang anekdot, pilihannya mana antara erupsi Merapi dengan gempa bumi untuk menentukan tempat pindah.

“Ternyata mereka lebih memilih tetap tinggal di sekitar Merapi dibanding daerah gempa. Alasannya, kalau gempa tidak ada tanda-tandanya, kalau Merapi ada tanda-tandanya, batuk-batuk dulu. Ini sebuah pemahaman yang sangat mendasar warga Yogya dan Jateng, bisa dikatakan sudah memiliki alarm sendiri,” tukasnya.

Dia berharap, kewaspadaan ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari aparat sekaligus antisipasi bagi warga untuk melihat perkembangan erupsi Merapi. Intinya warga sekitar harus lebih waspada lagi supaya kasus meninggalnya juru kunci Gunung Merapi Mbah Marijan tidak menimpa orang lain.

Terkait bantuan bagi para pengungsi, politisi dapil Jawa Tengah ini menyatakan, bila skalanya luas dan menjadi bencana nasional maka langsung disiapkan dana siap pakai (DSP), pada posisi on call langsung diturunkan. Tetapi kalau sifatnya berjenjang,  secara struktural telah disiapkan bantuan secara bertahap dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyertakan tingkat Kabupaten dan Kota dan langsung ke masyarakat.

Ditambahkan, Kementerian Sosial memiliki program Kampung Siaga Bencana (KSB), dan program ini juga ada di beberapa wilayah DI Yogyakarta. Di lokasi ini ada edukasi kepada masyarakat, sebagai bentuk kepedulian sekaligus bentuk tanggung jawab hadirnya negara melalui Kemensos terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana. “Kalau sudah berdampak besar maka disiapkan Jaminan Untuk Hidup (Jadup) maupun penampungan sementara yang biasanya dalam bentuk tenda-tenda atau rumah sederhana,” jelas Mustaqim. (mp/sf)