Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Sumatera Barat, membuat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berharap, agar UIN Imam Bonjol Padang tidak lantas melupakan tugas mereka sebagai pembuat kajian Islam yang komprehensif.

“Jangan menjadi terlena karena menjadi UIN, maka bergeser perhatian menjadi kajian-kajian umum. Itu sudah ada universitas umum. Mereka tidak boleh bergeser, maka kajian Islam harus menjadi lebih baik,” ungkapnya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dengan para Rektor dan Dosen UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Senin (30/4/2018).

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2015-2019 dirumuskan visi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 adalah ‘Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi’.

Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul (kompetitif) dapat dimaknai dengan penyelenggaraan model Pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing, responsif terhadap perkembangan tradisi keilmuan Islam dalam dinamika peradaban dunia modern dan membangun sikap inklusif dalam beragama.

Di sisi lain, menurut politisi Partai Keadilan Bangsa itu, UIN Imam Bonjol masih memiliki banyak persoalan, diantaranya sarana prasarana, hingga fasilitas yang masih membutuhkan banyak anggaran. Selain itu masih ada persoalan pembayaran tunjangan kinerja para tenaga pengajar di lingkungan Kementerian Agama RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna pun menyoroti hal tersebut. Menurutnya, kesejahteraan para dosen atau guru terkait tunjangan kinerja yang ada di lingkungan Kementerian Agama RI telah menjadi fokus utama dari Komisi VIII DPR RI.

“Itu banyak yang masih belum mendapatkan tunkin. Jadi inpassing itu tidak ada di sana, hanya gaji pokok saja. Padahal dia sudah mengabdi bertahun tahun sebagai PNS. Nah itu perlu kita pikirkan untuk pagu anggarannya yang ada di sana,” ungkap Politisi Partai NasDem itu.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Eka Putra Wirman menjelaskan, UIN Imam Bonjol memiliki luas lahan sekitar 63 hektar. Rencananya di lahan seluas itu, 10 gedung akan dibangun menggunakan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Dana yang dibutuhkan sekitar Rp365 miliar, sesuai dengan dana yang diberikan SBSN. Bantuan SBSN bersifat multiyears. Saya berharap semua ini berjalan dengan baik. Meskipun, sangat disayangkan belum ada Program Studi Umum 1 pun di sini. SDM-nya terdiri 378 dosen dengan kualifikasi pendidikan 49 persen Magister, 28 persen Doktor, 23 persen sedang melanjutkan S3, dengan 11.855 mahasiswa,” tutupnya. (ndy/sf)