Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo (F-Gerindra) saat memimpin rapat dengar pendapat umum dengan para importir bawang putih Indonesia, di Gedung DPR RI/Foto:Kresno/Iw

Komisi IV DPR RI meminta penjelasan para importir bawang putih terkait keterbatasan stok bawang putih termasuk melambungnya harga bawang putih jelang bulan Ramadan.

“Kami ingin mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai sejauhmana pelaksanaan peningkatan produksi bawang putih dalam negeri. Pasalnya, selama ini Komisi IV DPR telah menganggarkan semua yang dibutuhkan petani termasuk para petani bawang putih. Bahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian No.16/Permentan/HR/060/V/2017, pemerintah pun telah mewajibkan pelaku usaha yang melakukan impor produksi holtikultura untuk mengembangkan penanaman bawang putih di dalam negeri sebesar lima persen dari permohonan RIPH (rekomendasi impor produksi holtikukltura) per tahun. Namun kenyataanya harga bawang putih di pasaran terus melambung. Bahkan belakangan sebagaimana yang pernah dikeluhkan DPR oleh para pedagang bawang putih di Jabotabek yang mengaku tidak memiliki stok bawang putih yang bisa mereka jual,” papar Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat memimpin rapat dengar pendapat umum dengan para importir bawang putih Indonesia di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Pada kesempatan itu, politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini juga menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penuh keinginan pemerintah tentang rencana swasembada bawang putih. Salah satunya lewat peraturan menteri tersebut. Pasalnya saat ini total kebutuhan dalam negeri akan bawang putih adalah sebesar 470.550 ton. Sebanya 92.9 persen dari kebutuhan nasional tersebut atau sebanyak 437 ribu ton bawang putih didapat melalui impor. Sementara saat ini  produksi bawang putih dalam negeri sebesar 46.343 ton, masih jauh dari produksi nasional pada tahun 1995 yang sebesar 152.450 ton.

"Di hadapan kami ini, bapak ibu sekalian merupakan pelaku pasar yang telah dibuka kesempatan seluas-luasnya, tapi kenapa bawang putih selalu impor. Padahal sudah diberikan aturan wajib tanam lima persen dari RIPH per tahun. Di sini kami ingin membangun sistem punish and reward, yang kerja bagus akan kita kasih wewenang dan yang nggak bagus akan kita tinggalkan. Sehingga itu akan membedakan mana pelaku pasar yang melakukan penjualan secara benar dan mana yang memainkan harga dan pasokan,” tegas Edhy.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia Piko Nyoto yang hadir pada kesempatan itu mengatakan bahwa selama ini pihaknya serius menanam bibit bawang putih yang telah diwajibkan oleh pemerintah kepada para importir. Ia juga menampik anggapan bahwa para importir lah yang berada dibalik melambungnya harga bawang putih. (ayu/sc)