Komisi VI DPR menginginkan lebih meningkatkan peran dan tugas Perwakilan Perdagangan di luar negeri sehingga produk Indonesia diminati dengan meningkatnya pertumbuhan ekpor nonmigas.

            ”Kementerian Perdagangan harus menjadi penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi produk Indonesia,” demikian disampaikan Sukur Nababan (F-PDIP) dalam Rapat Kerja dengan Sekjen Kementerian Perdagangan, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, dan Dirjen Kengembangan Ekspor Nasional, yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, Selasa (12/10), di Gedung DPR RI, Jakarta.

            Sukur Nababan mengatakan seharusnya dengan adanya Free trade agreement yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara lain, menguntungkan dengan memperluas pasar yang memliki daya saing. Namun problemnya adalah daya saing produk Indonesia tidak terlalu kuat untuk menghadapi negara lain.”Pemerintah harus meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan perwakilan perdagangan diluarnegeri,” kata Sukur nababan.

            Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC-Kementerian Perdagangan) harus fokus, efektif dan berkualitas. ”ITPC harus memahami struktur industri dan produk Indonesia yang akan dipromosikan untuk dipasarkan di negara dimana ITPC bertugas,” jelasnya.

            Sukur Nababan menginginkan ITPC melakukan identifikasi eksternal atau identifikasi market dan identifikasi buyer. Implementasi dengan mempertemukan industri Indonesia dengan buyer.

            Promasi produk Indonesia tidak hanya dapat dilakukan dengan mengikuti pameran semata, namun bisa juga dengan mengadakan sebuah seminar yang mengundang investor yang telah diverivikasi. ”pengunjung pameran tidak dapat dikatakan buyer yang hanya membeli satuan, kita bukan pedagang kliling luar negeri,” kritik sukur.

            Lebih lanjut, sukur mengatakan ITPC-Kementerian Perdagangan sebagai menjadi fasilitator harus melakukan sinergi dengan kepala daerah, menurutnya Pemerintah Daerah lebih memahami produk yang dihasilkan pada daerahnya. ”Kementerian perdagangan harus melakukan sinergi dan menerima informasi dari kepala daerah selanjutnya mengikutsertakan dalam seminar yang diadakan ITPC,” impuhnya.

            Anggota Komisi VI yang juga Anggota Badan Anggaran Idris Laena (F-PG) mengatakan dari kurang lebih 1.200 Triliun anggaran belanja Indonesia, ternyata anggaran untuk kegiatan yang menyangkut pengembangan ekonomi nasional, hanya 0,005% dari tolal APBN, ” Pemerintah harus lebih memperhatikan anggaran peningkatan kegiatan ekonomi nasional, karena pendapatan negara tergantung terhadap kegiatan ekonomi nasional,” tegas Idris.

bahan pengawet E218

            Anggota komisi VI juga menyoroti Kabar menghebohkan dari negara sebelah utara Indonesia, Taiwan. Otoritas kesehatan setempat mensinyalir mi instan yang diproduksi salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia, yakni Indofood, mengandung bahan pengawet E218 (Methyl P-droxybenzoate). Bahkan, media di sana mengabarkan banyak produk Indomie yang ditarik dari supermarket.

            Kasus mi instan ini turut mengundang perhatian DPR. Anggota Komisi VI, Mirati Dewaningsih, mempertanyakan hal tersebut. “Perlu ada klarifikasi dari Kementerian Perdagangan terkait hal itu,” katanya.

            Anggota Komisi VI lainnya, Nasril Bahar malah mencurigai adanya upaya penjatuhan citra yang dilakukan oknum negara setempat kepada produk Indonesia. Ia khawatir hal ini berakibat pada menurunnya pasar mi instan nasional. Atas dasar itu, atase perdagangan maupun Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) diminta mencari tahu akar persoalan ini. “Pihak Taiwan juga harus menjelaskan hal ini secara ilmiah,” ucap Nasril. (as)