Sukses Kelola Dana Desa, Ponggok Jadi Percontohan

23-03-2018 / KOMISI XI
Anggota Tim Kunspek Komisi XI DPR RI, Fathan (F-PKB) memberikan cenderamata kepada Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono usai diskusi/Foto:Ria/Iw

 

Anggota Komisi XI DPR RI Fathan mengapresiasi keberhasilan Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polonharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang sukses dalam mengelola Dana Desa dengan memanfaatkan potensi alam. 

 

“Dana Desanya mereka gunakan untuk membangun tempat wisata Umbul Ponggok yang tadi kita tinjau. Wisata itu dibangun karena desa ini memiliki potensi air yang berlimpah, dulu tidak dimanfaatkan sekarang didongkrak untuk peningkatan pendapatan desa. Nah di sana wisatawan bisa snorkling, diving dan berselfie di dalam air tawar, dengan biaya Rp30-40 ribu,” jelasnya di Kantor Badan Usaha Milik Daerah (Bumdes) Klaten, Jawa Tengah, Kamis (22/3/2018). 

 

Tidak hanya mengandalkan wisata, lanjut Fathan, Desa Ponggok juga menjadi pusat produksi ikan nila yang dibudidayakan serta produksi makanan yang bersumber dari ikan hingga tulang nila  yang didistribusikan ke pasar sekitar Klaten, dan juga untuk memenuhi kebutuhan pengusaha kuliner. 

 

“Kita lihat partisipasi masyarakat juga luar biasa sekali dalam membangun Desa Ponggok menjadi desa mandiri, manajemennya sangat bagus,” tuturnya. 

 

Politisi Fraksi PKB itu juga sangat mengapresiasi pendapatan desa yang mencapai Rp13 miliar per tahun.  “Keuntungannya mencapai Rp3,5 miliar, maka semua beban BPJS bidang kesehatan ditanggung pemerintah desa. Dan semua anak SMA ditanggung biaya kuliah S-1 oleh desa, dengan tujuan ada yang meneruskan pembangunan desa mandiri. Ini praktik yang harus kita contoh,” pungkasnya. 

 

Sementara itu Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono, mengatakan Dana Desa sangat membantu dalam percepatan pembangunan desa. Dengan adanya Dana Desa hampir semua desa bisa maju dan mandiri dengan mengerakkan potensi yang dimiliki di daerah masing-masing.

 

Hal ini sejalan dengan komitmen Nawacita Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

 

“Jika dulu Desa Ponggok termasuk dalam desa miskin dan tertinggal, kini tampil menjadi mandiri. Berkat sumber air yang berlimpah yang dimanfaatkan untuk mendongkrak pendapatan desa," kata Junaedi.

 

Untuk menyukseskan pembangunan desa, Pemerintah Desa Ponggok mendirikan BUMDes Tirta Mandiri yang berfokus mengolah dan mengelola umbul atau sumber air alami itu menjadi obyek wisata selam air dangkal (snorkeling).

 

“Selain berkat keberhasilan dalam mengelola wisata air, pendapatan sebesar itu juga berasal dari sejumlah sektor usaha yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri, seperti wisata kuliner,” jelasnya.

 

Sebagai desa mandiri yang baru mulai menggeliat sejak 2009, peningkatan pendapatan Ponggok dalam kurun tiga tahun melesat hingga 50 kali lipat, yakni dari Rp 211 juta pada 2013 menjadi Rp10,3 miliar pada 2016.

 

"Mengelola pendapatan besar itu perlu punya mimpi yang panjang. Semakin banyak mimpi, semakin besar kebutuhan anggarannya. Kalau semua mimpi sudah terlaksana, nanti larinya ke investasi," kata Junaedi. (rnm/sc)

 

 

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...