Komisi V Desak Pelabuhan Wanci Tercatat Sebagai Aset Pemerintah Pusat

16-03-2018 / KOMISI V
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendorong agar Pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobu, Sulawesi Tenggara, segera tercatat sebagai aset pemerintah pusat. Hal ini penting, agar mendapat suntikan dana APBN dalam tujuan peningkatan sarana prasarana Pelabuhan Wanci ini.

 

“Saya lihat bahwa pelabuhan ini adalah infrastruktur yang strategis bagi penduduk kepulauan. Kita harap aset pelabuhan ini diserahkan ke pusat. Pelabuhan Wanci belum tercatat sebagai aset pusat, ini penting agar APBN bisa masuk,” ujar Sigit usai peninjauan Pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobi, Sultra, Kamis (15/3/2018).

 

Melalui Pelabuhan Wanci ini, Politisi PKS itu berharap mampu menghubungkan kepulauan di Kabupaten Wakatobi, sehingga mampu menarik wisatawan maupun lalu lintas keluar masuk barang.

 

“Semoga dengan satu pelabuhan kapal ferry ini bisa menghubungkan dengan pulau lain. Kita harap tahun 2019 empat pulau di Wakatobi yakni Wangiwangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko bisa disambungkan,” sambung Sigit.

 

Ia menambahkan, beberapa aspek perlu diperbaiki dalam peningkatan sarana Pelabuhan Wanci ini, seperti fasilitas bongkar muat. Perlu ada tempat untuk peti kemas, selain itu perlu juga terminal dan akses jalan untuk diperlebar.

 

“Ini sedang direncanakan. Kemudian tahun 2018 sudah dianggarkan. Perlu juga terminal. Nah, akses jalan dari pelabuhan ini yang kurang. Ini agar ditambah,” tutur Sigit.

 

Karenanya, Sigit meminta Balai Pelabuhan Laut untuk melakukan studi mendalam terkait perbaikan Pelabuhan Wanci ini. Selain itu, perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga cita-cita agar Pelabuhan Wanci menjadi salah satu jalur tol laut bisa tercapai. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...