Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukgu, foto : arief/hr

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk mengatakan, ke depannya akan ada kerjasama antara BK DPR dengan Hukum Online (hukumonline.com) di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang. Mengingat antara BK DPR dan Hukum Online memiliki visi misi yang sama, yaitu memasyarakatkan hukum kepada masyarakat.

“Memang kalau dilihat secara spesifik, yang bisa mungkin kita lakukan misalnya kerja sama dalam kaitan proses pembentukan UU. Kan bisa saja kita lakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, tentu Hukum Online juga bisa mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap hal tertentu yang sedang kita garap,” kata Johnson usai menerima audiensi Hukum Online, di ruang rapat BK DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Johnson menjelaskan, bahwa hukum memiliki pengertian yang sangat luas. Dari sisi produk hukum yang dihasilkan oleh DPR RI adalah undang-undang, selain itu juga turunan daripada undang-undang itu sendiri yaitu peraturan pelaksanaan. Dan hal ini yang nantinya akan dibahas pada kerja sama dengan Hukum Online. Meskipun saat ini BK DPR sudah memiliki instrumennya, akan tetapi Johnson menilai semakin kuat instrumen yang digunakan, maka semakin besar juga masukan yang didapatkan.

“Inilah yang tentu bisa nanti menjadi bagian dari kerja sama kita. Selain itu, juga bisa tukar menukar pengalaman atau tukar menukar informasi. Kita tahu sekarang, bagaimanapun keberadaan Hukum Online ini kan sudah ada perannya di dalam memasyarakatkan hukum. Perannya dalam memberikan penjelasan juga sudah besar. Nah, hal-hal seperti ini yang lihat BK DPR dan Hukum Online untuk saling bekerjasama ke depannya,” ujarnya.

Selain itu, terkait dengan kualitas daripada lembaga dan produk Hukum Online, Johnson sangat mengapresiasi hal tersebut. Karena menurutnya, Hukum Online cukup mumpuni. Karena banyak staf, tim peneliti, dan para perancang undang-undang di BK DPR maupun Kesekretariatan Jenderal DPR yang mengambil sumber-sumber dari Hukum Online, yang akhirnya bisa menjadi acuan dan referensi bagi BK DPR.

Sementara itu, Staf Khusus Direksi Hukum Online, Siti Maryam Roja menjelaskan secara spesifik bidang apa saja yang menjadi bagian dari kerjasama dan berbagai keunggulan jika BK DPR menjalin kerja sama dengan Hukum Online. Ia mengatakan, bidang analisis hukum yang kemungkinan menjadi sektor kerja sama antara BK DPR dengan Hukum Online. Mengingat, lanjut Siti, mereka setiap harinya kerap membuat analisis hukum secara dua bahasa, berbentuk brief peraturan, berupa ringkasan analisis hukum.

“Hal ini bisa jadi modal baik untuk para peneliti di sini ataupun anggota dengan membaca beberapa menit, sudah bisa tahu dan bisa ikut berdiskusi dalam pembahasan peraturan. Selain analisis yang kami lebih utamakan, ada juga pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM di BK DPR, karena Hukum Online cukup banyak melakukan pelatihan-pelatihan hukum, terutama yang update seperti mengenai Vintage, Bitcoin dan lain sebagainya. Jadi, DPR sebagai Law Makers bisa merespon dinamika masyarakat dengan aturan yang benar-benar adil bagi masyarakat,” tutupnya. (ndy/sf)