Sejumlah anggota Komisi II DPR mengkritisi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan pemerintah. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dipimpin Ketua Komisi Chairuman Harahap (F-PG) didampingi Taufiq Effendi (F-PD) dan Ganjar Pranowo (F-PDI Perjuangan), Senin (27/9).

            Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang dilakukan pemerintah menilai pemekaran wilayah berupa provinsi baru lebih baik dibandingkan dengan pemekaran kabupaten/kota.

            Fauzan Syafi’e (F-PAN) mengusulkan supaya Komisi II membentuk tim monitoring EKPPD. Ia juga meminta dilakukan evaluasi terhadap tim yang dibentuk Menteri Dalam Negeri.

            “Netralitas tim dari yang dibentuk Menteri perlu dievaluasi,” katanya.

            Lebih jauh Fauzan menilai bahwa pemekaran wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah tersebut. Selain itu diharapkan setiap daerah pemekaran baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat melangsungkan Pemilukada setelah satu tahun dimekarkan.

            Alexander Litaay (F-PDI Perjuangan) mempertanyakan kevalidan evaluasi yang disampaikan pemerintah ke Komisi II DPR. Menurutnya masih ada sejumlah kesalahan fatal yang ada, diantaranya masuknya sejumlah kabupaten/kota di Maluku Utara yang dimasukan ke Provinsi Maluku.

            Ia juga menyoroti evaluasi terhadap Ternate yang mendapat penilaian 0,000. “Apakah tidak ada kegiatan di wilayah itu,” tanyanya.

            Lebih jauh, Alexander Litaay menilai, semestinya ada hubungan antara keberhasilan provinsi pemekaran dengan kabupaten/kota yang ada diwilayah tersebut.

Sementara itu Vanda Sarundajang (F-PDI Perjuangan) menjelaskan bahwa di Komisi IX DPR, dimana pada masa sidang sebelumnya ia duduk di komisi tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengenalkan konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM). KTM merupakan wilayah transmigrasi yang diharapkan dapat menjadi embrio bagi daerah otonom baru.

            “Dapat merangsang pembangunan,” katanya.

            Namun demikian, Vanda kuatir KTM dapat menjadi ancaman atau masalah bagi desain besar penataan daerah (Desartada). (bs)