Anggaran Kementerian Pertanian dalam APBN Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 23,8 triliun yang akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas serta pembangunan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu hasil tanaman pangan, dan pemenuhan pangan asal ternak dan juga agribisnis peternakan rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian, yang membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2017, rencana pelaksanaan anggaran tahun 2018, rencana usulan APBN tahun 2018, serta temuan hasil kunjungan kerja reses dan isu-isu penting lainnya.

“Komisi IV meminta penjelasan mendetail dan komprehensif sehubungan dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018, serta usulan perubahan APBN Tahun 2018 dan penjelasan terkait dengan realisasi pelaksanaan program di tahun 2017 sebesar 24,2 triliun,” ucap Edhy di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Komisi IV juga ingin mendengarkan penjelasan terkait isu-isu terakhir, diantaranya mengenai jaminan ketersediaan pasokan pangan, kekhawatiran petani akan terjadinya gagal panen oleh sejumlah faktor, seperti adanya hama, pengairan yang tidak optimal, hingga cuaca buruk atau hujan yang terus-menerus, sambung Edhy.

“Sejauh mana langkah yang diambil oleh Kementerian Pertanian untuk mencegah masuk dan tersebarnya media berbahaya yang terdapat pada produk pertanian dan hewan ke dalam wilayah Indonesia. Hal itu terkait dengan ditemukannya bakteri berbahaya pada buah rock melon asal Australia yang merupakan produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, meskipun masuk ke wilayah Indonesia tidak secara langsung,” ujarnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa untuk mengatasi masalah rock melon, pihaknya sudah mengeluarkan Permentan yang memerintahkan untuk menutup akses di semua pelabuhan, bagi masuknya semua produk yang membahayakan pertanian Indonesia.

Sehubungan dengan beberapa temuan Anggota Komisi IV DPR pada saat kunjungan kerja di beberapa provinsi, Mentan juga memberikan beberapa penjelasan. Diantaranya adalah mengenai masalah irigasi di Provinsi Papua yang sudah ditangani. Untuk masalah kakao juga sudah dianggarkan bibit unggul kakao secara gratis pada tahun 2018.

Terhadap pertanyaan yang beredar di publik yang menyebutkan bahwa produksi pertanian pas-pasan bahkan tidak surplus, Mentan Amran Sulaiman menegaskan, hal itu harus dijawab dengan data. “Dibandingkan tahun 2014, jumlah penduduk tahun 2018 mengalami kenaikan 12,8 juta orang; Kebutuhan beras bertambah 1,7 juta ton; nilai produksi pertanian tahun 2017 naik Rp. 350 triliun dari tahun 2013; ekspor pertanian 2017 kita naik 24 persen dibanding tahun 2016; investasi pertanian juga naik 14 persen per tahun; dan terjadi deregulasi, yakni dengan mencabut Permentan yang dinilai dapat menghambat pembangunan. Kurang lebih ada 140 Permentan, ditambah 50 Permentan baru-baru ini, dan 15 Permentan yang kami sederhanakan,” terangnya. (dep/sf)