Perusahaan BUMN Harus Angkat Pekerja Outsourcing

14-03-2018 / KOMISI IX

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso mendesak Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) agar segera menyelesaikan permasalahan outsourcing di perusahaan BUMN. Menurutnya pengangkatan pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap adalah amanat dari Undang-Undang. 

 

“Perusahaan BUMN harus mematuhi Undang-Undang Nomor No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk peraturan turunannya. Yakni melakukan pengangkatan terhadap pekerja outsourcing yang telah mengabdi beberapa lama, dan tidak justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” tandas Imam dalam keterangan persnya, Selasa (13/3/2018).

 

Agar permasalahan ini tidak berlarut panjang, Komisi IX dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja kementerian akan membentuk gugus tugas atau “Task Force”, yang akan melakukan pengawasan dalam penyelesaian outsourcing di perusahaan plat merah.

 

Diketahui, saat ini masyarakat dan Serikat Buruh telah melaporkan masih ada ribuan pekerja outsourcing yang nasibnya terkatung-katung di perusahaan–perusahaan BUMN. Komisi IX juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai solusi mengatasi permasalahan tersebut. Dia pun mengantisipasi agar masalah ini tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengail di air yang keruh.

 

“Kita lihat apakah rekomendasi Komisi IX DPR dijalankan atau hanya dibiarkan. Pemerintah harus segera menyelesaikan outsourcing di BUMN, agar tidak berlarut–larut dan dimanfaatkan kelompok tertentu,” ungkap politisi politisi F-PDI Perjuangan itu. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...