Negara Harus Hadir di Kompleksitas Persoalan Perempuan

12-03-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawat, foto : odji/hr

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai persoalan perempuan di era digital ini semakin kompleks.  Imbas perkembangan teknologi tersebut banyak persoalan yang muncul,  mulai persoalan human traficking,  eksploitasi perempuan,  prostitusi berbasis digital,  dan ragam kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai obyek. Posisi  perempuan menjadi korban. Pemerintah harus memiliki kebijakan proteksi perempuan dari obyek kejahatan di ranah digital.  

 

"Praktik human traficking berbasis online dan prostitusi online nyaris belum tersentuh ke permukaan.  Pemerintah harus memberi perhatian di ranah ini," ujar Okky dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (12/03/2018)

 

Lanjut Okky, persoalan lainnya yang juga mengemuka,  modernisasi di berbagai bidang di satu sisi,  menyisakan  perempuan yang masih dalam posisi terbelakang.  Persoalan klasik namun masih menjadi persoalan krusial seperti persoalan ibu hamil dan menyusui yang memberi dampak keberadaan stunting dan gizi buruk bagi generasi mendatang.  Itu menjadi satu dari ironi modernitas saat ini. "Pemerintah harus melakukan intervensi dengan melakukan penataan mana saja daerah zona merah terkait persoalan ibu dan anak. Kasus di Asmat Papua,  harus menjadi peristiwa terakhir di pemerintahan Jokowi," tuturnya.

 

Okky juga mengungkapkan perempuan juga menjadi korban ekonomi yang timpang.  Persoalan ekonomi keluarga mengakibatkan kesehatan perempuan dan anak-anaknya terabaikan.  Berbagai kasus yang muncul di daerah terkait erat dengan persoalan kesehatan perempuan dan anak, banyak berasal dari kalangan ekonomi yang lemah.  "Pemerintah harus memberdayakan perekonomian keluarga Indonesia melalui jalur perempuan dan ibu yang berbasis komunitas," ujarnya.

 

Selain itu, Okky juga mengungkapkan, pemerintah sudah saatnya membuat program penguatan bagi perempuan generasi milineal.  Ancaman seks bebas,  narkoba,  lesbian,  human traficking, serta ketercerabutan budaya Indonesia menjadi ancaman serius bagi masa depan perempuan Indonesia.  Jika pemerintah tidak memberi perhatian khusus bagi generasi perempuan milenial,  daya saing perempuan Indonesia akan terancam oleh negara-negara lainnya. Perempuan lemah maka negara akan lemah, perempuan kuat maka negara juga akan kuat. (hs/sc)

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...