Larangan Transhipment Turunkan Pendapatan Nelayan

21-02-2018 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi (F-PAN)/Foto:Ryan/Iw

 

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Denpasar, Bali, mendapatkan informasi adanya kebijakan pelarangan bongkar muat kapal ikan di tengah laut atau transhipment, telah menurunkan pendapatan nelayan di Bali. Pasalnya, harga jual ikan tuna segar yang dijual di tengah laut lebih tinggi dibandingkan dengan harga ikan tuna beku di darat.

 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Viva Yoga Mauladi menyayangkan pelarangan transhipment dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tidak dibarengi dengan solusi yang jelas dari kebijakan tersebut. Selain itu, banyaknya nelayan yang masih menangkap baby tuna juga harus mendapatkan perhatian khusus, mengingat harga jualnya yang masih murah dan mengakibatkan hilangnya ikan tuna.

 

“Ini menjadi masalah buat kita, karena jika nelayan masih banyak menangkap baby tuna, maka ikan tuna akan semakin menghilang dan mengecil jumlahnya. Sehingga nelayan tidak bisa menangkap tuna lagi,” tutur Viva Yoga saat meninjau Loka Riset Perikanan Tuna di Denpasar, Bali, Senin (19/2/2018).

 

Di sisi lain, politisi F-PAN itu juga mengapresiasi pemerintah dalam upaya budidaya ikan tuna jenis yellowfin di Kabupaten Buleleng yang perlu ditingkatkan efektivitasnya. Karena dari 1.000 telur, yang berhasil menetas hanya sebesar 2 persen saja. Terdapat kendala dari problem genetika dan teknologi.

 

“Untuk meningkatkan jumlah produksi ikan tuna, Komisi IV akan terus mendorong budidaya ikan tuna dengan cara penambahan anggaran untuk APBN dengan alokasi khusus untuk pengembangan ikan tuna dan pengembangan riset untuk seluruh jenis ikan,” komitmen Viva Yoga.

 

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus (F-PG) menilai, kekurangan anggaran dalam riset dan teknologi di Loka Riset Perikanan Tuna merupakan sebuah ironi.

 

“Terkait anggaran Loka Riset Tuna ini merupakan sebuah ironi. Lembaga di bawah Kementerian KKP kekurangan anggaran. Karena serapan anggaran KKP pada 2017 ini hanya 60 persen, padahal lembaga ini sangat butuh banyak anggaran untuk riset dan data,” tutur Ichsan. (rh/sf)

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...