Kepala Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Cholida Indryana menyarankan kepada DPRD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, untuk segera menyusun aturan kode etik. Hal ini terkait salah satu anggota DPRD Buol yang tertangkap tangan menyalahgunakan narkotika.

Demikian diungkapkan Cholida saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Buol di ruang rapat Biro Persidangan II, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2018). Dalam kesempatan itu, Cholida didampingi Tenaga Ahli Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Yusuf.

“Yang menjadi permasalahan, DPRD Buol belum mempunyai aturan terkait peraturan kode etik dan tata beracara untuk menindak anggotanya. Kami sarankan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di DPRD Buol agar bisa membantu untuk proses pembuatan perihal tersebut,” tambah Cholida.

Saran lain diungkapkan oleh Tenaga Ahli MKD Yusuf, agar DPRD Buol dengan segera membentuk pansus untuk membentuk peraturan kode etik. Mengingat sudah mendekati tahun politik, agar seluruh kegiatan anggota DPRD dapat diatur dan bisa berjalan dengan lancar.

Pertemuan yang dihadiri enam orang anggota DPRD Buol ini menghasilkan poin penting bahwa tiap DPRD harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. (cas/sf)