Wakil Ketua sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang merasa prihatin akibat masih tingginya kasus kekerasan seksual di Aceh. Terutama kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan keluarga. 

“Saya cukup terkejut, di Aceh yang biasa kita anggap sebutannya sebagai ‘Serambi Mekkah’ ternyata angka kekerasan seksualnya masih cukup tinggi. Pada tahun ini saja tertabulasi seluruh Aceh memperoleh laporan sebanyak 2000 kasus kekerasan seksual. Ini tentunya sangat memprihatinkan,” ungkap Marwan usai memimpin pertemuan Tim  Komisi VIII DPR  yang dihadiri  Wakil Gubernur Aceh dan jajaran serta mitra kerja di Kantor Gubernur Provinsi Aceh, Kamis (15/2/2018). 

Politisi F-PKB itu merasa prihatin akibat perubahan perilaku di masyarakat yang dinilainya tidak sesuai dengan moral agama dan kemasyarakatan. “Karena sebagian besar tingginya kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak dipastikan dari lingkungan terdekat, maka saya menduga ini akibat dari kurangnya fungsi dan peranan dari pertahanan keluarga itu sendiri,” jelas Marwan.

Lebih dari itu tingginya kasus kekerasan seksual di Aceh berbanding terbalik dengan minat masyarakat Aceh yang cenderung memilih sekolah berbasis agama dalam menentukan kualitas pendidikan anak.

“Ketahanan keluarga itu salah satunya bisa didapatkan dari pendidikan moral agama, oleh karena itu masyarakat di Aceh ini lebih memilih pesantren sebagai tempat menimba ilmu pendidikan bagi anak-anaknya. Tapi fakta yang kita jumpai di Aceh jumlah pesantren sangat minim dan terbatas sehingga daya tampungnya tidak sebanding dengan tingginya permintaan,” ungkap Marwan.

Oleh karena itu melalui Komisi VIII DPR Marwan mendorong Pemerintah Provinsi Aceh untuk memperbanyak jumlah sekolah agama khususnya pesantren di Aceh dan meminta tempat rehabilitasi yang sesuai bagi para korban kekerasan seksual.

“Kami berharap pemerintah di sini jangan hanya memikirkan hilir, lebih baik hulunya dulu. Kalau kita tadi menghitung ada keinginan membuat semacam panti rehabilitasi bagi korban, alangkah baiknya jika memperbaiki moral yang diperolah dari pendidikan agama di pesantren. Oleh karena itu jumlahnya harus diperbanyak,” imbuhnya. 

Sebelumnya dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh meminta  Komisi VIII DPR untuk dibuatkan panti rehabilitasi. Panti rehabilitasi tersebut nantinya difokuskan sebagai pusat penyembuhan bagi para korban kekerasan seksual. Sementara itu anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut sebesar kurang lebih Rp 30 miliar. 

Sementara Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Aceh ini bertujuan untuk mendapatkan bahan dan masukan terkait kondisi faktual pelaksanaan program pembangunan khususnya di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh. 

Turut serta dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR tersebut anggota Komisi VIII antara lain Zulfadhli (F-PG), Rahayu Saraswati, Supriyanto (F-Gerindra), Siti Mufattahah, Syofwatillah Mozaib (F-PD), Asli Cahdir (F-PAN), Bisri Romly (F-PKB), Surahman Hidayat (F-PKS), dan Achmad Fauzan Harun (F-PPP). (tra/sc)