Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo (F-Gerindra)/Foto:Ria/Iw

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengkritik langkah pemerintah yang melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Edhy menilai Impor dilakukan tanpa koordinasi  dengan kementerian terkait.

“Sragen yang merupakan lumbung pangan nasional nomor dua menyatakan pasokan beras cukup bahkan melebihi rata-rata sampai April mencapai 20,7 juta ton. Makanya kalau mau impor Kemendag dan Kemenko Perekonomian tanya menteri terkait dulu, kalau masih ada jangan ngotot mau impor, kasian petani,” tegas Edhy di Gudang Bulog Sragen, Jawa Tengah, Selasa (06/2/2018).

Edhy mengungkapkan impor ini juga berkaitan erat dengan data yang dimiliki masing-masing lembaga. “Data itu yang penting  di lapangan, bukan data versi siapa. Di zaman teknologi seperti ini, kalau ragu dengan data bisa menggunakan geografis informasi sistem (GIS) yang realtime sehingga tidak ada lagi debat antar menteri, yang merugikan petani,” ungkapnya. 

”Tidak lucu impor dilakukan karena diukur cadangan stok beras di Bulog di bawah satu juta. Satu juta itu kan cadangan bulog, emang kita tidak melihat cadangan rumah tangga, cadangan milik pengusaha, milik kelompok tani,” tambahnya.

Lebih lanjut politisi partai Gerindra itu mengatakan kalau pemerintah mau serius menangani pangan nasional, Bulog perlu dikasih tugas dan anggaran untuk beban tugasnya. 

“Pemerintah jangan hanya kasih Bulog tugas tapi harus juga dikasih anggaran untuk beban tugas itu. Bulog selama ini disuruh cari pasokan beras dananya belakangan, iya kalau lancar kalau gak kasian Bulog harus ganti bunga karena modalnya pinjem di bank, ini juga perlu perhatian kalau pemerintah mau serius tangani pangan,” tutupnya. 

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV Agustin Wilujeng yang mengatakan pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan pasokan beras. Supaya antara stok dan mekanisme di pasar ada koneksi dan bisa dikendalikan

“Ini kan terjadi karena yang ngurusin beras tidak hanya Kementerian Pertanian tetapi Kementerian Perdaganan dan Kemenko Perekonomian. Impor ini terjadi karena tidak ada koordinasi,  ini sudah sering terjadi, ini harus diperbaiki,” ungkapnya. (rnm/sc)