Ketersediaan Air Baku Jauh Dari Target

31-01-2018 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi. Foto :Runi/od

 

Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi mengatakan ketersediaan air baku masih di bawah 50% atau jauh dari target pemerintah. Padahal, untuk mencapai ketahanan air dan pangan nasional dibutuhkan optimalisasi pengelolaan sumber daya air.

 

Demikian dikatakannya di sela-sela Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dengan agenda tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

 

“Saya menengarai bahwa, kita berharap ketahanan air dan pangan menjadi target utama kita tetapi kapasitas kita yang rendah, kemampuan kita yang kecil. Padahal, air ini sangat penting untuk petani kita,” ungkap Yoseph.

 

Ia mengatakan, target pemerintah untuk ketersediaan air baku hingga 2019 mencapai 67,52 m3/detik. Sementara, capaian dari tahun 2015 hingga kini hanya mencapai 17,46 m3/detik. “Kalau kita mau swasembada beras, maka harus memenuhi itu,” jelasnya

 

Ia menambahkan, apabila ingin mencapai target tersebut maka harus ada political will dari pemerintah berupa dukungan anggaran. Sebab, ia menilai, pemerintah hanya mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan, tetapi tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur air baku.

 

“Upaya pemerintah memprioritaskan jalan sudah betul. Namun,  sembari jalan, produktivitas kita di bidang pertanian juga perlu didorong. Supaya semakin banyak irigasi yang dibangun, bendungan yang dibangun, petani terjamin kebutuhannya akan air sehingga ketahanan pangan kita akan terjamin dan tidak perlu impor beras lagi," sambungnya.

 

“Saya kira disisa waktu 2 tahun ini, pemerintah bisa mencapai target dengan ngubah mindset-nya untuk memindahkan anggaran dari bina marga ke sumber daya air. Memperbesar alokasi anggaran ke PUPR dan paling banyak mengalokasikan anggaran ke sumber daya air,” pungkas politisi dari dapil Jawa Barat VIII ini. (ann/sc)

 

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...