Anggota Komisi III DPR RI, Mohammad Toha (F-PKB)/Foto:Supardi/Iw

Tindak pidana korupsi yang selama ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menyasar para penyelenggara negara. Sementara korupsi yang terjadi di sektor swasta belum tertangani secara masif. Kejaksaan Agung bisa mengambil alih tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor swasta ini.  

Anggota Komisi III DPR RI Mohammad Toha menyampaikan hal tersebut di hadapan rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Kejaksaan Agung diharapkan menjadi leading sector penanganan korupsi sektor swasta. Tindak pidana korupsi di sektor swasta tidak kalah masifnya dengan yang terjadi di kementerian dan lembaga negara.

“Siapa pun yang terlibat pidana, Kejaksaan Agung bisa bertindak. Kejaksaan Agung jadi ujung tombak penanganan korupsi di sektor swasta,” ujar Toha. Rancangan KUHP yang kini sedang dibahas Komisi III juga sudah mencantumkan pidana korupsi sektor swasta. Karena KPK tidak bisa merambah korupsi di sektor swasta, maka Kejaksan Agunglah yang harus proaktif menanganinya.

“KPK tidak bisa menangani korupsi sektor swasta. Jaksa Agung harus siap menangani hal ini. Kejaksaan Agung bisa jadi panglima menangani korupsi sektor swasta tersebut. Apalagi, KUHP sudah menyebutkan masalah ini,” ungkap politisi PKB itu. Sementara menilai kinerja Jaksa Agung selama ini, Toha menyebut, kinerjanya sangat baik. Bahkan pantas diacungi jempol. (mh/sc)