Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, foto : jaka/hr

Komisi IV DPR RI menyesalkan penyerapan anggaran atau realisasi APBN (anggaran pendapatan belanja negara) Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2017 lalu yang rendah, yakni sebesar 66,87 Persen.

“Realisasi penyerapan anggaran KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) di 2017 sangat rendah. Di sini kami lihat ada tiga Direktorat jenderal (Ditjen) yang penyerapan anggarannya kecil. Pertama, Ditjen Peningkatan Daya Saing penyerapannya 58,58 persen, Ditjen Pengelolaan ruang laut 43 persen, Badan riset dan SDM 58 persen. Itu masih bisa dimaksimalkan lagi. Karena kalau ingin memaksimalkan peningkatan pembangunan di sektor perikanan dan kelautan, salah satu indikatornya adalah bagaimana anggaran yang sudah disepakati bersama bisa sepenuhnya terealisasi,” ujar anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta baru-baru ini.

Tidak hanya itu, politisi dari Fraksi PKS ini merasa heran dengan Badan Riset dan SDM KKP. Pasalnya di tahun 2017 lalu Badan ini banyak membangun SUPM (sekolah usaha perikanan menengah) dan Politeknik Perikanan, namun kenapa penyerapan anggarannya hanya 58 persen.

Senada dengan Akmal, anggota Komisi IV DPR lainnya, Darori misalnya mengatakan bahwa pihak KKP pada November tahun lalu sempat berjanji akan meningkatkan penyerapan anggarannya. Namun kenyataannya berbeda.

“Saat Komisi IV DPR menggelar RDP dengan Pejabat Eselon I KKP pada bulan November 2017 lalu diketahui bahwa realisasi fisik KKP saat itu baru mencapai 30 Persen. Saat itu sempat dikatakan bahwa KKP akan memacu penyerapan anggarannya hingga mencapai 80-90 persen. Namun sampai akhir Desember penyerapannya hanya 66,87 persen. Ini yang sangat kami sayangkan,” tambah Darori.

Dilanjutkannya, Ia sempat mendapat penjelasan dari Eselon I KKP dimana seluruh kegiatan KKP ditenderkan, jika demikian tentu ada program yang tidak selesai. Oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan target dan realisasi keuangan serta realisasi fisiknya seperti apa.

“Yang dipihak ketigakan itu program apa saja, dan apa yang belum selesai, dan ada barang/jasa yang belum dibayar. Dengan kata lain seperti apa target dan realisasi keuangan dan realisasi fisiknya. Karena kecil sekali lho 66 persen itu untuk penyerapan anggaran di sebuah Kementerian,” pungkas Darori.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR berharap agar  di tahun 2018 ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat meningkatkan penyerapan anggarannya.  Terutama dengan prioritas program yang ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. (ayu/sc)