Pemerintah Harus Buat Terobosan Layanan Kesehatan di Papua

15-01-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati, foto : arief/hr.

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai, program kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang memberi perhatian pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur harus diimbangi dengan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat Papua dan Papua Barat, misalnya hak kesehatan.

 

Hal ini mengingat, tragedi kesehatan yang terjadi di Kabupaten Asmat dalam empat bulan terakhir yang telah menewaskan 24 anak akibat penyakit campak dan gizi buruk, menjadi ironi di tengah upaya pembangunan infrastruktur di Papua, namun mendapatkan hasil kurang bagus dalam pembangunan di bidang kesehatan.

 

“Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah mestinya juga memberikan perhatian yang serius terhadap daerah-daerah, khususnya yang masuk kategori zona merah dalam hal kesehatan,” ungkap Okky saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (15/01/2017).

 

Persoalan yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua, lanjut politisi F-PPP itu, pernah disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, beberapa waktu lalu.  Sayangnya,  jawaban Pemerintah justru menunjukkan kebingungan dalam menangani persoalan tersebut.

 

“Alasan seperti kurangnya pasokan listrik untuk menyimpan vaksin di Cold Chain sehingga balita di Papua tidak terpenuhi imunisasi yang lengkap sungguh alasan yang naif.  Kewenangan,  anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki semestinya bukan menjadi penghalang pemerintah untuk memberu perhatian serius di daerah-daerah yang terpetakan sebagai zona merah,” jelasnya.

 

Okky pun mendesak 27 instansi kementerian dan lembaga yang berada di pusat sebagaimana amanat Inpres 9 Tahun 2017 agar segera membuat terobosan atas masalah yang menimpa di Papua, khususnya dan daerah-daerah lainnya yang teridentifikasi memiliki persoalan kesehatan.

 

“Agar Inpres tersebut memiliki makna bagi masyarakat Papua dan Papua Barat,  pimpinan kementerian dan lembaga agar segera melakukan langkah nyata untuk bertindak atas persoalan tersebut,  khususnya bidang kesehatan yang terjadi di provinsi di ujung timur Indonesia ini,” tutupnya. (hs/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...