Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk. Foto : Kresno/Man

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajagukguk mengatakan, dalam penanganan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di suatu daerah, membutuhkan sebuah badan besar yang sifatnya koordinatif.

“Badan itu terdiri dari pemerintah dan tokoh masyarakat daerah terkait,” ujar Johnson saat menerima audiensi DPRD Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, di Gedung Setjen dan BK DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

Johnson pun mengingatkan, terkait CSR ini jangan sampai masyarakat yang terdampak langsung tidak mendapat manfaat dari CSR itu sendiri. “Di sinilah DPRD masuk untuk terlibat melakukan pengawasan,” pungkas Johnson.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Sunardi melontarkan persoalan yang terjadi di daerahnya menyangkut pertanggungjawaban sosial perusahaan perkebunan di daerahnya. Pasalnya, persoalan terkait CSR antara warga sekitar perusahaan dengan perusahaan sangat tinggi,

“Seringnya perusahaan tidak melaksanakan CSR sesuai UU dan peruntukan yang salah, sehingga masyarakat yang terdampak justru tidak mendapat manfaat. Pembangunan tetap dikerjakan di kabupaten dan kota,” ujar legislator dari Fraksi Demokrat itu.

Inilah keadaan dimana menurut Sunardi, dalam pengelolaan CSR memerlukan cara dan penanganan khusus, seperti bagaimana mendata dan mengelola bantuan yang diberikan perusahaan. (ran/sf)