Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendukung Pemeintah mengambil alih PT  Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Komisi VI DPR RI memberikan dua opsi kepada pemerintah pusat, yaitu menyerahkan proyek Inalum kepada PT Aneka Tambang Tbk (Antam), dan mengubah status Inalum menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

            "Jadi opsi untuk BUMN itu, apakah untuk Antam atau Inalum dijadikan BUMN atau BUMN logam. Ya, otomatis kalau 51 persen saham (berarti) sudah menjadi milik BUMN. Itu sudah otomatis berdasarkan Undang-undang (UU)," kata Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/7).

            Airlangga menegaskan terlepas dari opsi mana yang nantinya akan dipilih, pemerintah sebaiknya meningkatkan kapasitas produksi Inlaum. Jika saat ini kapasitas produksinya baru mencapai 250 ribu ton per tahun, maka bisa dibesarkan hingga 500 ribu ton per tahun. Dengan begitu, Inalum dapat bersaing dengan perusahaan sejenis milik swasta. Terlebih lagi, kebutuhan domestik akan alumunium dalam empat tahun ke depan diperkirakan mencapai 400 ribu ton per tahun.

            Selain itu, Komisi VI DPR RI memberikan  waktu satu minggu kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Otorita Asahan  untuk segera menyerahkan data ke pemerintah sebelum pengambilalihan PT Inalum oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2013 nanti.

            Airlangga mengatakan Komisi VI tidak ingin Inalum ketika sudah pindah ke Indonesia menjadi tidak kompetitif dan long live lagi. “Saya pikir ini perlu kita sepakati bersama sebelum kemudian kita tindaklanjuti agar PT Inalum menjadi milik Pemerintah sepenuhnya,” katanya.

            Sementara itu, Effendi Sirait selaku Ketua Otorita Asahan menjelaskan pengambilalihan ini bertujuan untuk memenuhi  kebutuhan alumunium nasional, namun harus  mencari dana segar sebesar 120 juta us dollar.

            Effendi juga menambahkan bahwa pengambilalihan ini bukan masalah uang lagi. “Jika kita mau mengambil 100 % sahamnya, mekanismenya adalah APBN, tapi bila APBN tidak memungkinkan, pemerintah dapat meminta BUMN untuk menyediakan modal,”katanya.

            Untuk itu, Effendi mengusulkan agar PT Inalum harus menjadi BUMN yang mayoritas sahamnya akan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah pusat. “Kita memperkirakan nilai asset Inalum sebesar Rp 1,8- Rp 2,3 miliar,”ujarnya.

            Namun Edhy Prabowo sebagai anggota Komisi VI dari F-Gerindra mempertanyakan mengenai kemampuan Otorita Asahan untuk mengontrol Inalum. “Selama 30 tahun, Indonesia sebagai pemilik lahan sama sekali tidak menikmati deviden,”jelasnya. Edhy teringat perkataan Jusuf Kalla ketika masih menjadi wapres. “Memang dalam kacamata bisnis, Inalum sangat seksi karena biaya listriknya sangat kecil,  tapi kalau Inalum tidak berdampak positif bagi Indonesia lebih baik dilakukan penutupan saja,” katanya saat menirukan perkataan JK.

            Hak senada disampaikan anggota Komisi VI yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat, Ferrari Romawi mempertanyakan kerugian Inalum pada tahun 2005 mencapai 1,665 miliar US dolar. Tak hanya itu saja yang membuat inalum mengalami kerugian. “Kurangnya pasokan air dari Danau Toba juga mengganggu operasional Inalum,”ujarnya. (as/cn)