Pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR dengan BPBD Kota Tarakan di Kalimantan Utara. Foto: Eka/jk

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan mengusulkan dibangunnya pos laut. Pembangunan pos-pos laut ini nantinya tidak hanya dapat menanggulangi perampokan di wilayah perairan Provinsi  Kaltara saja tetapi juga diharapkan dapat membantu menanggulangi korban bencana dan kecelakaan di laut. Mengingat masyarakat Kaltara lebih banyak menggunakan jalur laut dari pada jalur lainnya untuk transportasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Komisi VIII yang juga Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid mengatakan, pos-pos terpadu memang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi bencana di laut maupun di darat dan juga membutuhkan fasilitas selter pengungsi. Mengingat Kota Tarakan pernah mengalami bencana gempa yang cukup kuat.

“Untuk itu, DPR akan memperjuangkan agar kedua fasilitas tersebut dapat direalisasikan karena sangat dibutuhkan oleh Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dan nantinya DPR akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait,” kata politisi Senayan dari Gerindra  ini di Kaltara, Senin (30/10/2017).

Sementara itu, Kepala BPBD Tarakan Abdul Azis mengatakan, untuk selter pengungsi yang akan dibangun memang bukan hanya untuk pengungsi saat ada bencana saja, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Karena Tarakan menjadi tempat transit terbesar di Kaltara.

Lebih lanjut Azis menjelaskan bahwa kejadian kecelakaan laut sendiri memang baru saja dialami di Laut Tarakan,  dimana semua peralatan berada di daratan  sehingga cukup memakan waktu yang lama untuk bisa menanggulangi korban. Dengan adanya pos laut terpadu nantinya semua satuan pemerintah yang memiliki potensial untuk melakukan penanggulangan bencana dapat stand by di laut. 

 “Karena sesuai PP No. 18 tahun 2016, yang semula kami dengan PMK jadi satu dan sekarang dipisah sehingga arsip-arsip kami harus jadi satu untuk sementara. Untuk bencana di Kota Tarakan agak turun dibanding tahun 2015 lalu, tetapi sayangnya dukungan logistik dari BNPB di tahun 2017 kurang mencukupi, dibanding tahun-tahun sebelumnya itu lebih dari 70% turunnya,” kata Azis saat memberikan paparan.

Menanggapi hal tersebut, Sodik Mudjahid menuturkan bantuan logistik untuk BPBD akan disesuaikan kondisi daerah. “Kita kan sudah tahu ada paket bantuan fisik untuk BPBD, sesuai tidak dengan standarnya, penyesuaian program sarana dan prasarana yang dianggarkan pemerintah kepada Komisi VIII dan kalau memang anggarannya sudah ada, tetapi memang harus dibagi untuk seluruh Indonesia. Itupun kalau memang bisa akan kami perjuangkan,” kata Sodik. (hr/sc)/iw.