BLK di Nias Belum Bisa Difungsikan

31-10-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan saat Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kepulauan Nias, Foto:Chasbi/Andri

 

Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan menyatakan Balai Latihan Kerja (BLK ) di Kepulauan Nias yang dibangun sejak  tahun 2010 dan selesai tahun 2011 belum bisa dioperasikan karena belum ada alat-alatnya. 

 

“Bangunan BLK usulan Nias Selatan itu terletak di wilayah Nias Utara, jadi itu mungkin salah satu kendalanya. Membangun BLK bisa dilakukan pemerintah daerah setempat yang direncanakan oleh pemerintah provinsi kemudian nantinya akan didukung oleh pemerintah pusat baik program maupun alat-alatnya,” paparnya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kepulauan Nias, Jumat (27/10/2017)

 

Politisi F-Demokrat ini menjelaskan sampai saat ini BLK Kepulauan Nias belum bisa beroperasi karena tidak adanya alat-alat pelatihan, tenaga instruktur dan tenaga administrasi.

 

“Kalau mau dioperasikan, tentu perlu kejelasan status sehingga jelas pertanggungjawaban operasionalisasinya. Sayang sekali bangunan besar yang didirikan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) itu tidak difungsikan dengan baik," lanjutnya.

 

Di sisi lain, politisi Demokrat ini menyoroti masalah Program Nusantara Sehat di Nias yang tidak berjalan dengan baik. Menurut Ayub, seharusnya pemerintah daerah  proaktif untuk mengusulkan sehingga pemerintah pusat bisa mengalokasikan ke Nias Selatan, Nias Utara dan lain sebagainya. Selain itu, hampir separuh dari Puskesmas di Nias, lanjutnya, tidak ada tenaga medisnya

 

“Dari hasil reses hari ini akan kami sikapi juga kemudian segera kami rapatkan di Komisi IX dengan mitra kerja terkait agar semua berjalan dengan lancar. Kehadiran Komisi IX DPR RI ini untuk berdiskusi dengan pengambil keputusan supaya bisa mengatasi segala persoalan yang lebih prioritas. Yang jangka pendek dikerjakan dan yang jangka panjang diagendakan dengan begini bisa teratasi sedikit demi sedikit,” jelasnya. (chas/sc)/iw.

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...