Rencana pembangunan sekolah perempuan dan bahkan akademi perempuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dinilai belum mendesak dilakukan. Selama ini Kementerian PPPA sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mengkaji aksi pemberdayaan perempuan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak saat mengikuti rapat kerja dengan Menteri PPPA Yohana Yembesi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017). Kementerian PPPA sendiri kabarnya sudah melakukan kajian untuk mendirikan sekolah perempuan ini. Untuk itulah, kata Deding, perlu dijelaskan kepada Komisi VIII DPR apa urgensi mendirikan sekolah tersebut.

“Rencana pembangunan sekolah perempuan oleh Kementerian PPPA itu, apa sesungguhnya yang ingin dituju. Ini bisa tidak efektif menyelesaikan program perempuan. Kalau memang ini hasil kajian, apa sebetulnya argumen di balik itu, sehingga Ibu Menteri menawarkan program ini termasuk akademi perempuan,” tegas anggota F-PG DPR ini.

Bila sampai membangun sekolah dan akademi perempuan, itu bisa menegaskan kajian yang selama ini sudah terjalin antara Kementerian PPPA dan perguruan tinggi. Menurut Deding, sebaiknya memasukkan saja kurikulum perempuan ke sekolah dan perguruan tinggi daripada harus membanguan secara khusus sekolah dan akademi perempuan. “Mengapa tidak kita dorong saja memasukkan kurikulum tentang perempuan ke semua perguruan tinggi di Indonesia,” tutup Deding. (mh) foto: azka/az