Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno meminta kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) terkait utang Indonesia yang akan diambil dalam RAPBN 2018. Dirinya mensinyalir terdapat banyak pihak yang terlibat dalam perencanaan utang ini. Demikian disampaikan saat Raker dengan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Rabu, (13/9/2017).

“Terkait pembiayaan utang ini. Kami ingin dapat kajian dari Bappenas mengenai utang ini. Kita sudah bicara dengan Menkeu. Tapi alangkah baik Bappenas juga melengkapi kajian karena utang telah jadi industri sendiri yang melibatkan banyak pihak dalam prosesnya,” terang Hendrawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi PDIP ini mengaku saat ini  sulit membedakan pengeluaran rutin dengan pengeluaran pembangunan seiring diberlakukannya UU Keuangan Negara yang baru, ini berbeda dengan zaman orde baru.

“Saat orba, dalam pembahasan APBN mudah mengenali pengeluaran rutin dan pembangunan. Kalau UU Keuangan Negara yang baru ini terlihat samar. Sekarang ada belanja pegawai, barang dan modal. Barang dan modal ini overlapping,” terang Hendrawan.

Ia pun menemukan beberapa kementerian yang anggarannya sebesar 70 persen habis untuk pengeluaran rutin. Ini semestinya dievaluasi. “Ternyata yang rutin itu membengkak. Ada kementerian yang tugasnya penting pengeluaran rutinnya 70-80 persen. Kalau gini kan tujuan kita untuk menjangkau kesejahteraan rakyat terkendala,” terang Hendrawan.

Untuk mengurangi jumlah utang sebetulnya mampu dilakukan pemangkasan terhadap biaya rutin sehingga tidak menganggu beban anggaran di masa mendatang. Sebagaimana diketahui,  dalam RAPBN 2018, jumlah belanja pemerintah akan mencapai Rp 2.204 triliun. Adapun jumlah penerimaan diproyeksikan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan belanja itu. Akibatnya, defisit anggaran ditaksir mencapai 1,9-2,3 persen atau Rp 235 triliun-Rp 285 triliun dari PDB Nasional yang mencapai Rp 12.406 triliun. (hs/sc)/foto:jaka/iw.