Kunjungan Parlemen Myanmar ke DPR Diharapkan Mampu Perbaiki Hubungan

12-09-2017 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Melcias Markus Mekeng berharap kunjungan Parlemen Myanmar ke DPR RI akan mampu memperbaiki hubungan bilateral Indonesia dengan Myanmar yang saat ini hubungan kedua negara sedikit terganggu dengan pemberitaan tentang Rohingya.

 

“Kami merasa senang dan terima kasih karena dikunjungi Parlemen Myanmar. Ini suatu kunjungan kehormatan yang dilakukan secara berkala untuk membangun hubungan yang lebih baik,” ujar Mekeng di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

 

Kunjungan Parlemen Myanmar yang dipimpin Mya Thaung adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang DPR pada umumnya dan Komisi XI pada khususnya.

 

Dihadapan Parlemen Myanmar, Mekeng memaparkan sejumlah penjelasan tentang DPR dari berbagai sisi. “Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang tetap dan jumlah anggotanya diputuskan dalam  rapat paripurna, selain itu DPR juga memiliki 3 fungsi yakni pengawasan , legislasi dan anggaran,” tutur Mekeng.

 

“Kita juga melakukan fit and proper test terhadap anggota BPK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia dan Dewan Komisioner OJK,” sambung Mekeng.

 

Politisi Golkar ini juga memaparkan tentang berbagai jenis rapat di DPR yang diantaranya yakni rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum. “Di DPR ada berbagai jenis rapat yakni raker, RDP, RDPU ataupun rapat kerja gabungan komisi apabila pembahasannya lebih dari satu bidang komisi. DPR juga melakukan kunker untuk mendalami permasalahan di daerah,” terang Mekeng.

 

Kesempatan ini, kemudian dimanfaatkan oleh anggota Komisi XI Eva Kusuma Sundari untuk menyampaikan surat terbuka untuk Parlemen Myanmar untuk mendorong Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus Rohingya.

 

“Ini surat ditandatangani 27 anggota DPR yang tadi pagi dimobilisasi. Harapannya Parlemen Myanmar bisa aktif mendorong pemerintah untuk menghentikan pembakaran desa-desa dan kekerasan yang berlangsung di sana. Tidak ada development tanpa peace, konflik harus dihentikan,” tutup Eva. (hs/sc)/foto:jaka/iw.

BERITA TERKAIT
Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Ekonomi RAPBN 2026
22-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar pada Jumat...
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...