Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengkritisi proses  rekrutmen pendamping desa yang dinilai menjadi salah satu penyebab in-efektivitas pengelolaan dana desa. Menurutnya, rekrutmen pendamping desa harus profesional dan komprehensif.

“Posisi pendamping desa sangat penting, sehingga harus direkrut sesuai dengan profesionalismenya masing-masing karena kepala desa yang menerima anggaran begitu besar terkadang kebingungan untuk mengelola dana tersebut,” tutur Hamka dalam Raker Komisi V dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/09/2017) malam.

Hamka mengatakan, faktanya mekanisme pendamping desa masih sangat lemah akibat proses rekrutmen yang tidak objektif. Kebanyakan pendamping desa dinilai tidak mengerti persoalan desa yang sebenarnya dan tidak tahu harus mengelola dana desa tersebut.

Karena itu, lanjutnya, prinsip keterbukaan, profesionalisme dan objektivitas harus menjadi poin utama dalam proses rekrutmen pendamping desa. Sebab, sebagai seorang pendamping desa profesional ia harus mampu mendampingi kepala desa dalam mengelola anggaran dan mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran.

“Baik dari sisi administrasi, skala pertanggung jawaban hingga skala prioritas pembangunan,” jelas politisi Golkar ini.

Selain itu, lanjutnya, pendamping desa harus mampu membangun program yang saling interkoneksi dan mampu berkoordinasi lintas sektoral sehingga objek pembangunan desa bisa tercapai dan tepat sasaran.

Hamka juga mengusulkan rekrutmen pendamping desa harus transparan layaknya penerimaan aparatur sipil negara dengan melibatkan pihak ketiga, seperti dari universitas.

“Rekrutmen pendamping desa, saya harap transparan, sama seperti CPNS. Jangan sampai terulang kejadian-kejadian yang lalu, jawabannya sudah beredar duluan sehingga kita dapatkan kualitas pendamping desa seperti itu. Ini kejadian dan fakta, karena itu tolong profesional dan objektif. Jangan sampai ada katabelece lagi,” tandas Hamka. (ann,sc), fot : kresno/hr.