KOMISI II DPR AKAN MENGEVALUASI DAERAH OTONOM BARU DI PROV. SULAWESI BARAT

01-07-2010 / KOMISI II

 

Evaluasi Pembentukan Daerah Otonom Baru dan SIAK

 

Reses masa persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 ini, Komisi II DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke provinsi Sulawesi Barat, tanggal 5-8 Juli 2010. Tim yang berjumlah 10 orang anggota, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Ganjar Pranowo.

Terkait dengan Pembentukan Daerah Otonom baru di Provinsi Sulawesi Barat, Komisi II DPR RI akan melakukan evaluasi apa saja kemajuan yang sudah dicapai dan hambatan atau masalah apa yang dihadapi, khususnya dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, sektor ekonomi masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, aparatur, serta pemindahan aset dan dokumen. 

Soal Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) juga akan menjadi perhatian Tim Kunker Komisi II, terkait implementsi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Apakah sudah terhubung secara on-line antar daerah atau bahkan on-line secara nasional. Bagaimana kesiapan back-up system datanya, serta kesiapan sumber daya manusianya. Tim juga akan menggali informasi mengenai kualitas pelayanan publik dan proses rekrutmen pegawai baik CPNS maupun honorer terkait program reformasi birokrasi di lingkungan pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Di samping itu tim juga akan meminta keterangan soal penyelesaian sengketa masalah pertanahan dan masalah perbatasan dengan provinsi dan atau kabupaten tetangga.

Anggota tim Komisi II yang akan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat yaitu, Ganjar Pranowo ketua Tim (F-PDIP),Kasma Bouty dan H.Subyakto (F-PD), H. Murad U Nasir dan Basuki Tjahaya Purnama (F-PG), Yasonna H. Laoly dan Irvansyah (F-PDI P), H. Aus Hidayat Nur dan H.M. Gamari Sutrisno (F-PKS), serta Hj. Mestriany Habie (F-P. Gerindra).

Selain ke  Provinsi Sulawesi Barat, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Taufik  Effendi, Sedangkan yang ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin Ketua Komisi II Chairuman.Harahap. (29/6.Sulbar/Ry-TVP.YD)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...