Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo mendesak pemerintah untuk segera mencari jalan keluar terkait penumpukan ribuan ton gula hasil petani nasional yang terjadi di berbagai daerah. Hal ini semata demi kelangsungan hajat hidup para petani gula.

 

 

"Penumpukan ribuan ton gula hasil petani yang terjadi di berbagai daerah harus segera disikapi serius oleh pemerintah. Regulasi yang dikeluarkan harus memudahkan dan menguntungkan petani. Selain mencabut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pemerintah juga harus memberi kelonggaran terkait SNI  (standard nasional Indonesia). Pada prinsipnya gula bukanlah sesuatu yang berbahaya untuk dikonsumsi, kecuali bagi pengidap penyakit gula. Karena itu, pemberian label SNI harus lebih fleksibel,"ujar Edhy Prabowo dalam siaran persnya di Jakarta, baru-baru ini. 

 

 

Jangan hanya karena warna gula sedikit kuning, lanjut Edhy, langsung dinyatakan tidak SNI dan pabriknya langsung ditutup. Pemerintah perlu arif dan bijaksana, dimana rata-rata pabrik milik petani sudah berusia tua dan kalah oleh pihak swasta yang peralatannya jauh lebih modern. Pemerintah seharusnya mengajak diskusi dan memberikan edukasi kepada petani, bukannya langsung mengeksekusi.

 

 

Bahkan, politisi dari fraksi Partai Gerindra ini menilai pemerintah juga harus memiliki neraca kebutuhan gula yang tepat dan jelas agar dapat memprediksi kebutuhan gula dan menjaga stabilitas harga. Gula hasil petani pun harus disesuaikan harganya agar dapat bersaing dengan gula impor.

 

 

"Sangat ironis bila gula hasil impor dapat laku di pasaran, sementara gula hasil petani kita sendiri tak laku dan menumpuk di gudang. Apalagi ada dugaan gula impor sudah menyasar konsumen gula petani. Kalau kondisinya terus menerus seperti ini lebih baik pemerintah jangan melakukan impor gula sebelum gula dari petani lokal laku di pasaran, baik untuk sektor industri hingga kebutuhan rumahan,"ungkapnya. 

 

 

Edhy meminta Pemerintah harus pro kepada rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan harus memikirkan hajat hidup petani. Kalau terus menerus petani gula merasakan hal seperti ini, bisa berdampak tidak produktifnya petani gula, ekenomi dan daya beli petani menjadi lemah, serta berpeluang menambah angka kemiskinan.

 

 

Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji akan membangun 10 pabrik gula baru saat kampanye lalu. Sampai saat ini jangankan satu pabrik tercipta, pabrik yang lama saja tidak diperhatikan, dan hajat hidup petani gula semakin tertekan karena kesulitan dalam pemasaran. 

 

 

“Sekali lagi, penguasa harus berpihak kepada kaum tani. Fraksi Kami (Gerindra) akan tetap mengawal hajat hidup para petani. Karena Gerindra lahir dan berdiri, salah satunya karena dukungan kaum tani,”tegasnya.(Ayu,mp)/foto:kresno/iw.