Memasuki usia kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-72 tahun ini, sektor layanan haji semakin baik. Dari masalah fasilitas haji hingga konsumsi bagi jamaah haji, terus mengalami perubahan yang sangat baik. Namun, pemerintah juga diharapkan bisa mendeteksi sedini mungkin masalah haji yang akan muncul, agar tak merugikan jamaah haji Indonesia.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Anda sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2017). “Sampai 72 tahun Indonesia merdeka, pelayanan haji dari tahun ke tahun sudah jauh lebih bagus dari kemarin. Tempat-tempat mukim sekarang sudah luar biasa. Sangat pantas untuk jamaah haji. Gedungnya sudah bertingkat dan hotel-hotelnya cukup bagus. Begitu juga konsumsi makanan sudah cukup baik, termasuk pelayanan kesehatan haji sudah jauh lebih bagus,” nilai Anda.

Namun, tahun ini ada kasus gagal haji yang dikoordinir biro haji First Travel. Pemerintah lamban menangani kasus ini. Ketika sudah terkuak banyak jamaah gagal berhaji, barulah terlihat masalahnya. Komplain dari beberapa calon jamaah haji mestinya sudah dideteksi pemerintah sejak dini, agar kerugian jamaah tidak meluas. “Ketika ada komplain dari jamaah walau satu atau tiga orang, harus segera diatasi dan ditangani. Jangan sampai masalahnya jadi besar,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan haji tahun ini, Kementerian Agama semakin matang melakukan persiapan. Anda mencontohkan, asrama haji, tenda haji, sampai transportasi kian membaik. Ongkos haji pun diharapkan tidak terus membengkak, sehingga membebani para calon jamaah haji. Bila kini ongkos haji sekitar Rp34 juta lebih, mudah-mudahan pemerintah bisa menutupi kekurangannya dengan subsidi.

“Hal-hal yang merugikan jamaah semaksimal mungkin tidak ada lagi. Itu harapan kita. Dari segi persiapan, Kemenag cukup luar biasa. Saya sangat apresiasi dengan persiapan yang cukup matang,” puji Anda. Ketika ditanya soal wacana investasi dana haji untuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri, pihaknya menyatakan tak setuju. Kalau pun mau diinvestasikan harusnya infrastruktur yang berkaitan dengan penyelanggaraan haji.

Sampai saat ini, Indonesia belum punya gedung haji di Arab Saudi, baik di Madinah maupun Mekah. Itulah yang harus dibangun dari dana haji. Apalagi, jamaah haji Indonesia yang sangat besar ini perlu difasilitasi dengan layanan gedung haji Indonesia yang memadai untuk memudahkan layanan bagi jamaah.

“Kalau untuk infrastruktur jalan di dalam negeri sekali lagi kurang tepat. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan jamaah haji, banyak yang harus dilakukan di sana. Butuh banyak dana untuk pembangunan di sana. Sekali lagi kita belum punya kantor di Arab Saudi. Kita masih menyewa gedung di Makkah dan Madinah. Kalau kita punya gedung sendiri, nanti masyarakat Indonesia bisa menggunakannya,” kilah politisi dari dapil Banten I itu. (mh,mp) foto:dep/od.