Kebijakan yang dikeluarkan kementerian seharusnya berdampak positif terhadap seluruh rakyat dengan melihat kondisi dan potensi daerah supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan.

“Jangan sampai akibat kebijakan kementerian kemudian rakyat menerima akibatnya sehingga industri atau pendapatannya mati. Diharapkan setiap kebijakan pemerintah harus betul melihat kondisi daerah supaya kita bisa sama-sama merasakan jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Bowo  Sidik Pangarso saat berdialog dengan Walikota Bitung, Maximiliaan J Lomban di Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (10/8/2017).

Kepada Tim Komisi VI, Walikota Lomban menyampaikan permasalahan mengenai penurunan perekonomian industri perikanan daerah dikarenakan peraturan pemerintah yang tidak sesuai.

“Sangat diharapkan agar bidang perikanan di daerah ini dapat dihidupkan kembali dengan cara mengubah regulasi dan memberikan special treatment bagi kami, maka ekonomi perikanan akan normal kembali bahkan bisa lebih meningkat,” ungkap Lomban.

Lebih lanjut dikatakan, pada intinya kebijakan moratorium perikanan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ternyata berdampak pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran bagi masyarakat Bitung.

Dalam kunker ke Kota Bitung ini,  Komisi VI DPR RI menyambangi Gudang Bulog Bitung, Pelabuhan Ikan Nusantara dan Pelabuhan Samudera Bitung. (ran,mp) Foto: Rizka/jk