Komisi VIII DPR RI akan secara serius memperjuangkan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Sulawesi Tengah sebagai embarakasi bandara haji antara. Komisi VIII akan mengusahakan bisa dimasukkan pada RAPBN 2018 yang akan dibahas pada masa persidangan mendatang.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Tim Kunker Noor Achmad saat pertemuan dengan jajaran Pemprov. Sulteng di Palu Selasa (01/8/2017). Menurutnya dengan adanya embarkasi ini maka biaya yang selama ini disediakan Pemprov  berupa biaya domestik bisa disalurkan untuk keperluan lain.

Sebagaimana dilaporkan Asisten I Gubernur Sulteng Arif Latjuba, sejak tahun 2015-2017 Pemprov Palu memberikan dukungan pembiyaan khususnya domestik haji Palu-Balikpapan PP serta biaya di asrama..Tahun 2015 sebesar Rp 4,2 miliar, tahun 2016 Rp 4,5 miliar dan tahun 2017 ini sebesar Rp 6,2 miliar.

"Bantuan ini dimaksudkan agar para jamaah benar-benar fokus beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga diharapakan memperoleh haji mabrur," jelas Arif Latjuba.

Ditambahkan bahwa kuota haji Sulteng pada tahun 2017 ini sebanyak 2.000 orang. Sementara itu minat berhaji warga muslim Sulteng setiap tahunnya terus meningkat. Terbukti sampai saat ini daftar tunggu untuk berhaji Sulteng berjumlah 24.744 orang dengan masa menunggu selama 14 tahun.

"Melihat animo masyarakat, dukungan pemda dan fasilitas asrama dan bandara yang cukup memadai maka Komisi VIII DPR akan perjuangkan segera terwujudnya embarkasi bandara haji antara di Palu. insya Allah anggaran 2018," ujar Noor Achmad menambahkan. 

Turut  serta dalam kunker ini Jalaludin Rakhmat dan Samsu Niang (F.PDIP), John Kennedy Aziz, Deding Ishak dan Endang Maria Astuti (FPG), Supriyanto (F Gerindra), Khatibul Umam Wiranu (FPD), Desy Ratnasari (F.PAN), Nur Cahyati (F.PKB) dan Achmad Fauzan Harun (FPP). (mp), foto : mastur/hr.