Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyatakan keprihatinannya atas dibubarkannya organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah hari ini, Rabu (19/7/2017).  

“Sangat prihatin dengan dimulainya langkah otoriter oleh sebuah  pemerintah Indonesia di era reformasi dan demokrasi tapi masih  melakukan langkah  persis seperti langkah pemerintah Indonssia 60  tahun yang lalu, yakni di akhir orde lama dan awal orde baru,” katanya dalam rilis yang disampaikan pada media.

Menurutnya, dasar Perppu Nomor  2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat yang dikeluarkan pemerintah seperti pendapat seorang aktivis bukan  oleh "kegentingan yang memaksa" tapi  "memaksakan kegentingan" untuk sebuah skenario besar yakni membungkam kelompok-kelompok kritis yang berlawanan dengan pemerintah dengan dalih bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45

“Kepada semua kekuatan yang benar-benar tulus dan sejati ingin membangun masa depan NKRI yang demokratis,  maka saya serukan untuk menolak Perppu  ini dimulai dengan penolakan Perppu  menjadi Undang-Undang oleh DPR,” ajak politisi Gerindra ini.

Pembiaran Perppu, lanjut Sodik, apalagi diperkuat menjadi UU merupakan sebuah set back pembangunan demokrasi di Indonesia yang sudah dibangun dengan susah dan  dengan segala pengorbanan. Perppu ini, tegasnya,  akan  memakan korban-korban selanjutnya yakni kelompok-kelompok kritis khususnya yang berbeda pendapat dengan pemerintah

“Kepada ormas korban Perppu, saya sarankan untuk melakukan perjuangan hukum yang fundamental untuk memperoleh hak-hak dasarnya, seperti hak berserikat, hak berpendapat, dan lain-lain,” pungkasnya. (sc), foto : kresno/hr.