Pemotongan Anggaran BMKG Ganggu Kinerja

05-07-2017 / KOMISI V

Pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengganggu kinerja badan tersebut dalam mendeteksi cuaca dan iklim di Indonesia. Pemotongan ini jadi sorotan tajam Komisi V DPR RI.

 

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis langsung menyoroti pemotongan anggaran BMKG sebesar 40 persen pada tahun anggaran 2017 ini. Apalagi, isu pemotongan ini dikaitkan dengan insiden jatuhnya helikopter HR 3602 milik Basarnas saat melakukan operasi SAR di Kabupaten Temanggung, pekan lalu. Kecelakaan tersebut bisa saja terkait dengan prediksi cuaca hari itu.

 

"Ada pemotongan anggaran instrumen cuaca di BMKG. Kami harap BMKG tidak serta-merta menerima saja jika ada pemotongan," papar Fary dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Basarnas, dan BMKG di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/07/2017).

 

Fary mengungkapkan, berdasarkan informasi yang didapat, BMKG melaporkan kondisi cuaca saat itu clear dengan jarak pandang 8 km dan kecepatan angin rata-rata 9-19 km/jam. Sementara laporan dari masyarakat setempat, saat kejadian kondisi cuaca hujan dan berkabut. "Kita masih menunggu penyebab kecelakaan dari hasil pemeriksaan KNKT, tetapi sementara kami menduga pemotongan anggaran ini menganggu kerja dalam mendeteksi cuaca dan iklim," jelas politisi dari F-Gerindra ini.

 

Selanjutnya menurut Fary, Komisi V akan merekomendasikan pembentukan Panja khusus untuk mengaudit peralatan instrumen cuaca BMKG, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Peremajaan peralatan informasi dan instrumen yang ada untuk mendeteksi perubahan cuaca sangat penting dalam membantu mencegah kecelakaan serupa.

 

Sementara itu, Kepala BMKG Andi Eka Sakya, membenarkan adanya pemotongan anggaran khusus untuk beberapa perawatan instrumen termasuk instrumen cuaca yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja BMKG. Dirinya berjanji akan memperbaiki proses pemeliharaan peralatan instrumen BMKG. "Soal perawatan kami usahakan untuk diperbaiki. Sebelumnya pun kami sudah usaha mencari dukungan dari luar untuk perawatan," tuturnya. (ann) foto: kresno/od.

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...