RAPBN 2018 Diminta Realistis dan Berdampak Bagi Masyarakat

14-06-2017 / KOMISI XI

Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng  meminta pemerintah untuk meyakinkan bahwa asumsi dasar ekonomi yang tercatat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 berada dalam kisaran realistis dan dapat memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi. Demikian disampaikan saat rapat kerja terkait pembahasan asumsi dasar RAPBN 2018 dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

 

Sebagaimana diketahui, dalam RAPBN pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi dengan rentang 5,4%-6,1%, besaran tersebut dianggap ambisius jika dibandingkan dengan realisasi dalam dua tahun terakhir. Hal lain seperti inflasi diperkirakan sebesar 3,5 - 1,0%, nilai tukar (kurs) Rp 13.500 - Rp13.800 per USD, suku bunga SPN 4,8%-5,6%.

 

Sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 45 - USD 60 per barel. Untuk lifting migas mencapai 1.965 - 2.050 ribu barel per hari (bph), dengan rincian lifting minyak bumi sekitar 771 ribu - 815 ribu bph, dan gas bumi sekitar 1.194 - 1.235 ribu barel setara minyak per hari.

 

"Kami meminta pemerintah meyakinkan Komisi XI DPR terkait dengan asumsi dasar RAPBN 2018, oleh karena itu, kami persilakan Menkeu, Menteri PPN, Gubernur BI dan Kepala BPS untuk memberi penjelasan," kata Mekeng.

 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penetapan range asumsi dasar RAPBN 2018 didasari oleh adanya pemulihan optimisme perekonomian global yang telah dirilis oleh beberapa lembaga salah satunya IMF. "Ini didorong oleh perekonomian global yang membaik seperti Amerika dan Eropa," kata Sri Mulyani.

 

Untuk pertumbuhan ekonomi di 2018 yang ditetapkan rata-rata 5,4% - 6,1%, kata Sri Mulyani juga akan didorong oleh tiga faktor yakni konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. "Konsumsi dengan menjaga inflasi tetap rendah, apalagi persiapan untuk kegiatan Asian Games dan pemilu yang akan ada peningkatan permintaan barang dan jasa," sambungnya.

 

Sedangkan investasi akan mengandalkan yang berasal dari non fiskal, yaitu perbankan, pasar modal seiring dengan perbaikan iklim investasi Indonesia serta peningkatan peringkat utang menjadi investment grade.

 

"Untuk bisa capai itu di bidang konsumsi dijaga dengan didorong inflasi rendah. Investasi kunci membuat pertumbuhan tinggi dengan sumber investasi non pemerintah cukup berarti," tutup Sri Mulyani. (hs/sc), foto : andri/hr.

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...