Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Sigit Sosiantomo mengatakan, butuh regulasi khusus untuk pembangunan infrasruktur di Kaltara, mengingat pembangunan insfrastruktur tidak lepas dari pembangunan desanya. Dana desa menjadi hal yang penting juga, agar mindset pembangunan desa yang ada di Pulau Jawa dan Kaltara tidak disamaratakan.

"Misalnya, dukungan terhadap infrastruktur desa itu, kan, belum terlalu krusial ya. Justru yang terpenting itu pembangunan SDM Desa. Jadi, bagaimana persentase untuk pembangunan SDM Desa lebih tinggi daripada infrastruktur dan ini butuh regulasi. Regulasi kita sering disamaratakan. Tadi disinggung oleh Pak Gubernur, selalu disamaratakan antara Jawa dan Kalimantan. Nanti kita akan bicarakan dengan Menteri Desa untuk membuat regulasi yang khas sesuai dengan kondisi daerah yang membutuhkan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini.

Selain pembangunan infrastruktur di Kaltara yang masih menjadi PR besar, hal lainnya yang menjadi perhatian mendalam adalah penanganan bencana dan rusaknya jalan di Kaltara. Sigit meminta pihak Bina Marga dan Pekerjaan Umum untuk melakukan inspeksi jalan secara rutin dan sungguh-sungguh.

Musuh utama jalan adalah hujan yang selalu membuat rusak dan longsor. Apalagi, musim kemarau belum tiba. Di Jawa juga kondisinya sama. "Nah kesiapan tim teknis dari teman-teman Bina Marga itu penting. Oleh karena itu, mengetahui secara dini ada longsoran sangat penting. Saya berharap contract long segment ini bukan justru jadi penghambat memperbaiki jalan yang rusak dan longsor dalam skala kecil," papar politisi PKS ini.

Sigit juga berharap adanya contract long segment dapat dengan teliti dan detail  menyelesaikan persoalan seperti jalan rusak atau jalan berpotensi longsor, agar sigap untuk segera diatasi dan tidak semakin banyak di masa mendatang. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie berharap dengan adanya kunjungan kerja komisi V DPR ini dapat menunjukkan langkah konkret dalam pembangunan infrastruktur di provinsinya.

"Kami berharap dengan adanya kunjungan kerja ini ada tindak lanjut yang konkret dalam  penentuan politik anggaran. Kita tidak menuntut banyak tetapi yang wajar dan proporsional saja. Kita juga memahami kemampuan keuangan negara. Tapi, paling tidak daerah-daerah seperti Kaltara ini, kan, masuk salah satu penyumbang keuangan negara juga dari sumber daya alamnya. Ini patut diperhatikan," imbuh sang gubernur di kantor gubernur, Tanjung Selor, Kaltara. (ndy)/foto:nadya/runi