Pemerintah Harus Serius Bantu Pahlawan Devisa

10-04-2017 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani menegaskan, saat inilah waktunya pemerintah benar-benar serius membantu Bupati Indramayu untuk mewujudkan Desa Migran Produktif (Desmigratif). " Bukan hanya saat launching saja,  tapi juga menjadi program yang harus dijalankan terus-menerus,” tandasnya saat kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat, (07/04/2017).

 

Ia menjelaskan, Desmigratif- Desa Migran Produktif adalah suatu desa yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah setempat yang diperuntukkan bagi TKI perempuan yang setelah kembali bisa diberdayakan lebih produktif di desanya,” kata Dewi.

 

Lebih lanjut Dewi menerangkan bahwa jangan ada pelarangan TKI perempuan, “Pemerintah seharusnya jangan melarang TKI perempuan yang sudah punya anak untuk tidak menjadi TKI  karena waktunya tidak tepat, seharusnya pemerintah melarang dengan memberikan solusi. Misalnya harus ada lapangan pekerja lainnya, sebab TKI yang berangkat bukan secara tiba-tiba, mereka menjadi TKI karena masalah faktor ekonomi dimana daerahnya tidak ada lapangan pekerjaan yang menyerap dengan maksimal, dan mereka menjadi pahlawan devisa untuk negara kita.

 

“Mantan-mantan TKI yang sudah punya keterampilan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di desanya, misalnya pabrik kerupuk, dodol mangga dan lain-lain. Ini merupakan pahlawan devisa untuk Negara, pemerintah harus mengerti hal ini” tambahnya.

 

Lebihlanjut ia mengatakan, program ini bisa menjadi desa percontohan nasional, “Kami dari Komisi IX DPR menilai, Desmigratif bisa menjadi model percontohan nasional, harusnya desa ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

 

“Pemda setempat menjelaskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada saat launching lengkap dengan menghadirkan semua instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan, Polisi Daerah Jawa Barat, Perbankan, Petugas Imigrasi. Tetapi sekarang mengalami kendala, ini menambah tingginya percaloan di Indonesia, masyarakat yang ingin menjadi TKI terpaksa harus menggunakan jasa calo atau sponsor untuk mengurus berkas-berkas tersebut” tutup Dewi. (chas,mp) foto:chas/od.

BERITA TERKAIT
Praktik Pemerasan Perusahaan Ganggu Iklim Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi
22-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyesalkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang...
Balita Meninggal Cacingan Akut, Legislator Dorong Evaluasi Total Perlindungan Sosial dan Kesehatan
22-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinannya atas meninggalnya seorang balita di Sukabumi dalam...
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...