Masukan dari Pakar Sangat Dibutuhkan dalam Pembahasan RUU SDA

31-03-2017 / KOMISI V

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti berharap demi penyempurnaan RUU SDA yang saat ini sedang dibahas Komisi V lebih komprehensif, maka masukan dari para pakar sangatlah dibutuhkan.
 

" Masukan-masukan ini sangat penting dimana UU ini akan berlaku secara nasional karena Indonesia ini adalah negara yang begitu luasnya, dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Kemudian juga dengan kepulauan dan laut yang luas serta SDA yang luas ini jangan sampai akhirnya ini tidak dapat dikelola dengan baik. Dan kita memang ingin UU ini secara maksimal bisa digunakan oleh masyarakat secara umum dengan baik pula ," terang Novita Wijayanti usai mengikuti FGD menghimpun masukan RUU SDA di Solo, Kamis (30/3) lalu.

 

Selain itu, politisi Gerindra ini juga meminta para Civitas Akademika tidak hanya memberikan masukan secara lisan namun juga secara tulisan, dimana nantinya paparan dan pandangan dari para pakar bisa diungkapkan lebih detail.

"Contohnya bagaimana mengelola air di indonesia dengan baik bahkan di Surakarta ini ada air yang bisa langsung diminum oleh manusia dan higienisnya terjaga. Bahkan tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik dan itu juga bisa jadi salah satu fakta di mana air di Indonesia juga bisa dimanfaatkan secara langsung oleh kita semuanya," tambah Politisi Dapil Jawa Tengah tersebut.
 

Terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air oleh beberapa perusahaan, Novita meminta Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat. "Monitor dari Pemerintah sangat diperlukan dimana bisa melihat airnya secara nyata jangan sampai kemudian airnya tersedot banyak kemudian diperjualkan secara umum oleh perusahaan. Padahal banyak sekali daerah yang membutuhkan. Jadi itu memang harus di monitor oleh pemerintah, begitu pula DPR juga harus melakukan fungsi pengawasannya," jelas Novita. (ndy,mp) Foto: Jaka/Jk

 
 
 
BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...