Pemerintah Diminta Fokus Wujudkan Pemerataan Tanah

30-03-2017 / KOMISI IV

Wakil Komisi IV Daniel Johan mendesak pemerintah harus fokus dalam mewujudkan pemerataan tanah melalui reforma agraria atau penataan ulang sumber-sumber agraria. Hal ini sebagai upaya mengurangi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya para petani yang menjadikan pertanian sebagai tumpuan utama perekonomian masyarakat.

 

Sebelumnya Daniel mengatakan, bahwa di dalam reforma agraria terdapat dua hal yang harus diperhatikan pemerintah, yakini tanah objek reforma agrarian (TORA) dan perhutanan sosial.

 

“Kita ingin memastikan agar para petani punya lahan tidak kecil, minimal dua Hektare (Ha). Sehingga bisa produktif dan target mencapai kedaulatan pangan Indonesia dapat terwujud,” terangnya di sela-sela RDP dengan Dirjen Planologi dan Tata Ruang Kementerian LHK di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/03/2017).

 

Menurut Daniel, langkah pertama dalam mencapai reforma agraria dengan memastikan penerimaan tanah yang tepat untuk rakyat, tanpa campur tangan pihak terkait. Kedua harus ada peraturan yang terikat, seperti dalam jangka waktu lebih dari 30 tahun tanah harus dijual,karena memikirkan dalam konteks hak waris. Sehingga target negara agar petani punya lahan cukup besar bisa tercapai.

 

Politisi F-PKB itu pun menjelaskan, alternatif lain dari program reforma agraria dengan memanfaatkan lahan menanggur.  “Lahan menganggur cukup besar, 23 juta Hektar (Ha). Seharusnya bisa kita manfaatkan dari lahan menanggur itu untuk memaksimalkan pertanian petani,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut ia berharap masyarakat desa bisa memanfaatkan lahan yang ada di daerahnya dengan maksimal. Sehingga bisa menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan petani. Karena target program refora agrarian tidak hanya pada luas lahan yang menjadi obyek. Tetapi juga harus disertai target output yang terukur secara kuantitatif.

 

Beberapa tambahan luas area tanam untuk tanaman pangan dan holtikultura termasuk beberapa tambahan produksi pemberdayaan lahan tersebut. “Reforma agraria dan perhutanan sosial diharapkan bisa menjawab persoalan ketimpangan ekonomi petani Indonesia,” paparnya. (mp,pw) Foto: Jayadi/Jk

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...