Perlu Dibuat Rambu Peringatan di Kawasan Terumbu Karang

15-03-2017 / KOMISI IV

Kandasnya Kapal Pesiar MV Caledonian Sky asal Inggris diperairan Raja Ampat, Papua Barat, mengakibatkan kerusakan parah terumbu karang diperairan tersebut. Terkait masalah itu, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar mengatakan Komisi IV DPR akan melakukan rapar kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perikanan dan Kelautan.

 

“Kami akan lakukan rapat kerja dengan Kementerian terkait untuk membuat aturan, seandainya memang belum ada aturan yang mengaturnya. Paling tidak bisa membuat semacam rambu peringatan agar lebih berhati-hati ketika berada didaerah kawasan terumbu karang, supaya tidak merusak terumbu karang yang ada, terutama di wilayah Raja Ampat yang merupakan obyek pariwisata dunia,” ucap Nasyit di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/03/2017).

 

Meskipun demikian, Nasyit menilai peristiwa kerusakan terumbu karang akibat kandasnya Kapal Pesiar Caledonian Sky itu bukanlah suatu kesengajaan, melainkan sebagai musibah. Ia menduga nakhoda kapal tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut.“Justru hal itu juga yang menjadi pemicu bagi kita untuk lebih berhati-hati kedepannya,” tandasnya.

 

Nasyit menjelaskan, daerah terumbu karang sebenarnya sudah menjadi kawasan yang dilindungi oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta  termasuk juga di Kementerian Perikanan dan Kelautan. Oleh karena itu permasalahan yang timbul yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang itu seharusnya sejak dini sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah.

 

“Kalau sudah terjadi, persoalannya adalah terkait dengan bidang hukum, yakni bagaimana memberikan sanksi terhadapa mereka yang melakukan perusakkan terumbu karang. Kita harapkan kedepan, justru disektor pengamanannya yang lebih penting, dan diperlukan adanya sosialisasi, karena tidak semua daerah yang menjadi kawasan bebas pengamanan terumbu karang,” ucapnya.

 

Langkah sosialisasi pada wilayah-wilayah tertentu diperlukan agar ada penyampaian informasi kepada masyarakat, lanjutnya, termasuk kepada kapal-kapal yang selalu berlalu lalang melewati daerah itu. Sehingga mereka harus berhati-hati. Selain itu juga harus ada kejelasan, terkait kegiatan yang dilakukan didaerah kawasan terumbu karang tersebut. (dep,mp) Foto : Azka/od.

BERITA TERKAIT
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...
Maros Strategis sebagai Sentra Produksi Beras Nasional
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Maros - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, memegang peran...
Pupuk Kaltim Diminta Maksimalkan Manfaat untuk Petani Lokal dan Penyuluh
12-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Bontang - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, meminta PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) untuk meningkatkan kontribusi langsung bagi...