Terkait rencana pemerintah yang akan melakukan sertifikasi khotib dan dai, Anggota Komisi VIII DPR RI Khairul Muna menyatakan ketidaksetujuannya. Karena akan banyak kendala yang dihadapi.

“Saya cocok untuk menyetop hal itu. Tetapi yang perlu diingat sistem dan mekanismenya itu seperti apa, itu yang perlu  dirancang sebaik-baiknya. Saya kurang setuju dengan adanya sertifikasi khotib, tapi untuk menangkal radikalisasi yang tidak membuat suatu polemik di masyarakat saya setuju,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Politisi Nasdem ini mempertanyakan  bentuk  sertifikasi khotib dan dai itu  seperti apa. Karena banyak kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Ia  secara terus terang mendukung bagaimana untuk mensiasati supaya khotib  dan dai  tidak memberikan tausiah yang berbau radikal.

Munurutnya, Fraksi Partai Nasdem mendukung adanya cara untuk meredan radikalisasi yang ada di Indonesia tetapi jangan dengan sertifikasi. “Jangan sertifikasi, kalau khotibnya berhalangan hadir yang punya sertifikat, sholat jumat yang sedang berlangsung dan khotib yang seharusnya khotbah tidak bersertifikasi bisa atau tidak. Jangan-jangan khotib ini ketika mau naik mimbar ditangkap polisi karena tidak bersertikasi, kan jadi tidak karu-karuan,” ujarnya.

Ia  mengakui, khotbah jumat sangat riskan karena berhubungan dengan jamaah. Ia menyampaikan khotbah jumat yang baik yaitu memberikan kesejukan tidak membuat orang menjadi geram terhadap sesuatu. “Memberikan kesejukan berpasrah diri kepada Allah SWT tetapi tidak memberikan rasa geram kepada seseorang atau negara,” imbuhnya.

“Ada orang yang memberikan suatu motivasi jihat pada Allah tapi  dengan catatan menghantam yang lain, itu khotbah yang tidak tepat. Khotbah semestinya, berpasrah diri kepada ALLah SWT bahwa kita ini makhluknya yang banyak kekurangan, kelemahan dan dosa, supaya orang mau bertobat,” jelasnya. (as, sc), foto : jaka/hr.