Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak mengatakan, akan mendorong anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana letusan gunung gamalama dalam APBN 2017, sesuai dengan proposal yang diajukan Pemerintah Kota Ternate.

 

 

"Saat rapat dengan Pemkot Ternate, saya langsung menelpon Deputi BNPB Pusat, Alhamdulillah langsung direspon, Insya Allah pada APBN 2017 nanti akan dianggarkan untuk Rehab-Rekon," kata Politisi F-Golkar saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR, usai rapat dengan Walikota Ternate di Maluku Utara, Kamis (2/2).

 

 

Deding menjelaskan, ada beberapa prioritas Rehab-Rekon yang dibutuhkan Kota Ternate saat ini. Pertama, berkaitan dengan abrasi disekitar pantai, perlu dibangun tanggul agar air tidak naik.

 

Selanjutnya kata Deding, saat meninjau sungai Togorara, tanggul bangunan yang dilewati lahar dingin juga perlu perbaikan. Dan perlu adanya relokasi perumahan warga dipinggir sungai karena masuk ke dalam rawan bencana. Belum lagi minimnya peralatan untuk penanganan bencana.

 

 

Terkait informasi logistik sistem manajemen kebencanaan, Deding menekankan harus ada peta rawan bencana dari kab.kota maupun  provinsi. Sehingga, masyarakat bisa mengenali secara jelas terkait dengan potensi bencana yang ada didaerah itu.

 

 

"Seperti di Jepang, ada sistem dan kesadaran secara detail untuk menghadapi bencana. Kita berharap nanti ada program dari pusat untuk pelatihan tanggap bencana, yang diikuti masyarakat maupun aparat pemerintah," ujar Politisi Dapil Jabar III ini.

 

 

Sementara itu, Walikota Burhan Abdurahman mengatakan, untuk rehab-rekon pasca bencana meletusnya Gunung Gamalama menjadi prioritas. Mengingat Gunung Gamalama yang paling sering meletus.

 

 

Menurut Burhan, di Ternate ada beberapa aliran sungai yang selalu dialiri air hujan maupun lahar. Dan di sepanjang aliran sungai tersebut terdapat perumahan warga."Yang menjadi kekhawatiran kami, kalau ada hujan lebat, masyarakat di sepanjang aliran sungai harus mengungsi, bahkan pernah ada korban jiwa,"terangnya.

 

 

Burhan mengakui, bahwa, Pemkot sangat terbatas biaya untuk membangun tanggul atau bendungan. Pihaknya telah mengusulkan BNPB pusat tahun 2015 tapi belum terealisasi sampai saat ini.

 

 

Untuk itu, kata Burhan, dalam proposal yang diberikan, sudah tercantum pembangunan tanggul pengendali banjir lahar dingin sungai Togogara dan sungai Pilatoe. "Tanggul yang ada saat ini, beberapa dijebol warga sekitar kali dengan alasan untuk perluasan kawasan pemukiman. Sedangkan sungai Pilatoe pernah dibangun dengan dana APBN, namun panjangnya tidak mencukupi,"tutupnya.( jk,mp)