Anggota Komisi X DPR Mujib Rohmat mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan yang saat ini sedang disusun  Komisi X DPR, selain untuk memajukan kebudayaan di tanah air, juga sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Demikian dikatakannya usai rapat Panja RUU Kebudayaan dengan Tim Panja Pemerintah, meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/02/2017).

“Dan juga, kebudayaan ini menjadi salah satu daripada diplomasi kita di tingkat internasional. Di samping itu, RUU Kebudayaan juga sebagai upaya kita menjaga dan memajukan tradisi-tradisi kebudayaan kita, baik di tingkat lokal, maupun di tingkat nasional,” kata Mujib.

Mujib mengakui, dalam rapat ini telah disepakati beberapa hal yang sebelumnya menjadi poin-poin krusial dalam pembahasan. Pertama, terkait perlunya lembaga independen yang terkait dengan pengembangan kebudayaan.

“Soal formatnya bagaimana, nanti akan dirumuskan kembali. Tapi pada dasarnya adalah pikiran-pikiran tentang memajukan kebudayaan, akan datang dari daerah, kemudian akan difasilitasi oleh pemerintah. Dengan demikian, kebebasan berekspresi dari masyarakat itu akan tertampung dengan baik,” tambah Mujib.

Kemudian, tambah Mujib, diperlukan adanya komitmen bersama tentang kebudayaan, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Komitmen itu terkait upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Politisi F-PG itu pun menjelaskan, kebudayan ini adalah sesuatu yang tidak selalu berorientasi pada produk, dan bukan untuk komersial. Kebudayaan juga merupakan investasi negara terhadap masyarakatnya.

“Bisa nanti terkait dengan perilaku-perilaku yang positif, misalnya jujur, produktif, dan lain sebagainya. Disamping produk-produk kebudayaan lainnya, seperti seni, tari, film dan lain sebagainya. Yang tentu saja ini menjadi satu komitmen kita,” tambah Mujib.

Untuk itu, kebudayaan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan peran masyarakat dan martabat bangsa, tentu negara juga akan memberikan fasilitas. Oleh karena itu, dalam RUU ini akan dibahas mengenai format penganggaran dari negara. Apalagi tren dunia saat ini, kebudayaan menjadi salah satu sumber pembiayaan negara.

Politisi asal dapil Jawa Tengah ini tak menampik jika pembahasan RUU Kebudayaan telah memakan waktu yang cukup lama. Namun sekarang, DPR dan pemerintah menyatakan komitmen bersama untuk menyelesaikan RUU ini secepatnya.

“Kami menilai bahwa RUU ini sesuatu yang sangat urgent. Maka itulah kita serius menangani RUU Kebudayaan ini. Dan kita sudah sampaikan saat paripurna, bahwa di masa persidangan mendatang, Insya Allah kita akan selesaikan RUU Kebudayaan ini,” tutup Mujib. (sf), foto : kresno/hr.