DPR Harap Kualitas Laporan Keuangan Kemensos Tahun 2016 Tidak Disclaimer
Komisi VIII DPR RI memuji kinerja Kementerian Sosial pada Tahun 2016, dengan penyerapan anggaran mencapai 97,7 persen, namun perlu upaya untuk meningkatkan hasil evaluasi kinerja menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Anggota Komisi VIII Achmad Mustaqim, mengatakan Tahun 2016 merupakan tantangan bagi kementerian sosial dari penilaian tahun sebelumnya. melihat anggaran dan realisasi sesungguhnya baginya cukup fantastik mencapai hampir 100 persen, yakni 97,7 persen.
“Sepatutnya perlu peningkatan kualitas pelaporan, sehingga pada tahun ini tidak sampai disclaimer. Perlu upaya untuk menaikan hasil evaluasi atas kinerja dari Disclaimer menuju WDP,” kata Achmad Mustaqim, dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Gedung DPR RI, Rabu (25/1/2017).
Kemudian, penilaian laporan kinerja Kementerian Sosial Tahun 2016, terhadap program kerja, menurutnya Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah program yang mendapatkan respon positif di masyarakat.
Terkait Kube ada perkotaan, pedesaan, pesisir, dan dekon. Jika dilihat dari data yang ada, Achmad Mustaqim memandang target dan capaian terdapat penghematan.
“Pemotongan dan target yang ada sangat jauh. Maka perlu kajian terhadap pemotongan yang sangat besar, sementara itu sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” katanya.
Mengenai upaya Pemerintah mengurangi angka kemiskinan dengan menambah penerima bantuan sosial PKH sebanyak 1 juta menjadi 7 juta keluarga penerima manfaat, menurutnya masih perlu mendapatkan pendalaman, karena konsekuensinya adalah ada sebuah pemisah yang perlu dijembatani antara realisasi penyerapan yang fantastik dan banyak penyerapan yang terganjal.
“Satu titik yang perlu pendalaman adalah penambahan 1 juta penerima PKH, sehingga saya belum setuju jika harus diputuskan saat ini,” tegasnya.
Perluasan wilayah penerima masih dinilai belum merata, karena sebuah daerah penerima yang belum merata dengan cakupan perluasan wilayah, ungkapnya ini dapat menimbulkan visi politik.
Patut diketahui, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan tambahan 1 juta penerima manfaat PKH akan diajukan dalam APBN-P 2017. Penambahan jumlah penerima manfaat tersebut sudah menjadi komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. (as/nt)/foto:jaka/iw.
