Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik menyatakan, dalam kunker ke Sulawesi Selatan kali ini  sengaja menanyakan apakah problem Tenaga Kerja Asing (TKA)  juga terjadi di daerah ini. Pasalnya, Makassar sebagai ibukota Sulsel adalah pintu gerbang  untuk Indonesia Timur.

“Di Kalbar banyak kerja perusahaan maupun pemda yang melakukan kerjasama dengan Tiongkok yang paket pekerjaannya ditangani TKA. Namun yang saya saya herankan ternyata TKA itu bukan semuanya skill workers tapi kelas pekerja kasar atau bangunan,” katanya di sela-sela kunker di Makassar, Selasa (20/12) lalu.

Melihat kondisi itu, Erma mendorong supaya DPR membentuk Pansus pengawasan TKA, tidak hanya dari Tiongkok tapi juga negara lain. Khusus TKA Tiongkok, kedatangannya ke Indonesia begitu massif dan tinggal di sejumlah daerah di Indonesia.

Dengan Pansus, kata politisi Partai Demokrat ini, maka anggotanya bisa lintas komisi dan masalahnya dibahas lintas kementerian. “Kalau ini dibiarkan, saya tak mau Indonesia mengalami seperti negara Afrika yang bisa dicek melalui  TV Intenational Geografic, karena ada paket pekerjaan yang begitu dalam dengan kerja sama ada orang-orang Tiongkok di pasar tradisional Afrika mereka jualan ayam.  Nanti orang kita dapat pekerjaan apa,” tandas Ranik.

Ia juga menanggapi adanya  orang Tiongkok yang  tanam cabai di Puncak, mereka datang bukan visa pekerja tapi turis. Ini dampaknya luar biasa.  “Pembentukan Pansus TKA sudah mendesak, jangan sampai kehadiran pekerja Tiongkok ini kian merajalela dan meresahkan bangsa kita sendiri,” tekan dia.

Dia menambahkan, banyak TKA Tiongkok ini datang dengan visa turis atau karena bebas visa, dengan seenaknya bisa tinggal dan melakukan aktivitas bisnis dan bisa mengambil alih pekerjaan yang mestinya dinikmati orang Indonesial.

Menurut anggota Dewan dari Dapil Kalbar ini,  Komisi III sudah memiliki Panja pengawasan orang asing, dan sudah jalan ini. “Saya berharap Panja bisa ditingkatkan menjadi Pansus. Imigrasi hanya salah satu saja unsur persoalan besar. Leading sectornya bukan di imigrasi, di Kemenristek karena kerja sama teknologi, Kemenneg BUMN terkait kerja sama G to G serta ada juga Kemendikbud,” pungkasnya.(mp)/foto:mastur/iw.