Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan yang telah disampaikan oleh Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengenai pembangunan hutan dan juga penggunaan APBN tahun 2016. Terkait masalah pembangunan hutan itu, anggota Komisi IV DPR  I Made Urip, meminta penjelasan kepada Kementerian LHK, mengenai kinerja Perhutani dan Inhutani dalam menjalankan tugasnya menjaga hutan.

“Berkaitan dengan masalah pembangunan hutan kita, dalam konteks kerjasama dengan seluruh stakeholder di Kehutanan, yang salah satu diantaranya adalah BUMN Kehutanan yaitu Perhutani dan Inhutani. Perhutani maupun Inhutani yang diserahi tugas untuk menjaga hutan kita itu, kinerjanya tidak mengalami kemajuan yang signifikan untuk membangun hutan kita ini. Seolah-olah seperti sia-sia saja tugas dan mandat yang diberikan oleh pemerintah,” ujar I Made urip saat RDP Komisi IV DPR dengan pejabat Eselon I KLHK, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Made menilai, Perhutani dan Inhutani tidak mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan. Oleh karenanya ia mempertanyakan,  sejauh mana Kementerian LHK dalam melakukan sinergitas untuk menjaga seluruh hutan kita agar tetap lestari.

“Khusus di wilayah Kalimantan Tengah, sekian juta hutan kita yang masih lestari, tergerus untuk pembangunan perkebunan. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul disana, salah satu diantaranya adalah banyak pengusaha-pengusaha perkebunan yang menggunakan hutan lindung yang tidak memiliki ijin,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah ada di tangan Komisi IV DPR, dan Anggota Dewan telah melakukan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke wilayah tersebut. (dep,mp), foto : jayadi/hr.