Panja Pajak meminta Dirjen Pajak  meningkatkan pengawasan terhadap karyawannya guna menghindari terulangnya kasus Gayus Tambunan.

Hal tersebut mengemuka saat Panja Pajak mengadakan RDP dengan Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo yang dipimpin oleh Ketua Panja Perpajakan Melchias Marcus Mekeng di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu ( 7/4)

Pada kesempatan tersebut, Edison Betaubun dari Fraksi Golkar mengatakan, Dirjen Pajak harus melakukan pengawasan yang ketat karena dengan terbongkarnya kasus Gayus, membuktikan kepada kita bahwa pengawasan internal dalam jajaran Dirjen Pajak tidak berjalan.

Dia menambahkan sistem pengawasan yang diterapkan Dirjen pajak hanya formalitas semata tetapi tidak menyentuh substansi daripada pengawasan tersebut. Menurutnya terungkapnya kasus mafia pajak diakibatkan dari paradigma Dirjen pajak yang kurang lengkap karena selama ini  Dirjen pajak hanya focus meningkatkan pendapatan negara melalui pajak tanpa memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Sedangkan Ecky Awal Muharam dari Fraksi PKS mengusulkan BPK dilibatkan bukan hanya kepada wajib pajak tetapi melakukan review terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada di Dirjen Pajak. “BPK dipanggil untuk melakukan audit di dirjen pajak dengan area audit yang sesuai dengan koridor UU karena kalau diubah dulu Undang-undangnya cukup lama,”ucapnya.

Maiyasyak Johan  dari Fraksi PPP mengaku dirinya heran mengapa kasus Gayus berhasil dibongkar oleh Susno Duadji bukan dari Komite Direktorat pajak sendiri. Selain itu, dia menambahkan, perlu ditelusuri mengenai peraturan internal yang disusun di Direktorat Pajak apakah peraturan tersebut adalah pelaksanaan dari ketentuan UU atau menjadikan Dirjen pajak sebagai Negara sendiri, karena berdasarkan hasil diskusi bahwa dirjen pajak membuat peraturan sendiri, melaksanakan, mengawasi dan mengadili sendiri.

Dalam rapat tersebut, Dirjen Pajak Tjiptardjo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan delapan langkah untuk menangani kasus markus pajak diantaranya meningkatkan pengawasan terhadap proses perpajakan, melakukan kerjasama dengan PPATK sehingga jika  terjadi transaksi  keuangan diantara pejabat-pejabat maka PPATK  segera melaporkan kepada Ditjen. Selain itu, pihaknya juga telah menonaktifkan 10 pejabat yang terkait dengan markus pajak tersebut.

Hadirkan Atasan Gayus

Pada RDP tersebut Panja Perpajakan juga meminta Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Bambang Heru dihadirkan dalam lanjutan RDP Ditjen Pajak dengan Panja Perpajakan. Karena  keterangan Bambang Heru dianggap sebagai kunci untuk mengungkapkan mafia pajak di Ditjen Pajak.

"Bambang Heru harus dihadirkan. Kalau perlu saya akan tuntut, kalau dia tidak dihadirkan saya minta rapat distop, nggak ada artinya ini," kata anggota Panja Perpajakan Nusron Wahid

Menurut Nusron, kehadiran Bambang Heru justru lebih penting ketimbang Dirjen Pajak. Karena Bambang yang sudah dinonaktifkan diduga kuat terlibat kasus Gayus. "Supaya tahu mafia pajak, kita harus minta keterangan dari orang yang terlibat," katanya. (si)