Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana menegaskan, insfrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Papua untuk bidang pariwisata, harus dipersiapkan secara matang. SDM pun diharapkan dapat menerima kunjungan wisatawan. Hal ini dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Papua.

Demikian dikatakannya di sela-sela kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Jayapura, Papua, baru-baru ini. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih ini bukan hanya mengunjungi beberapa sekolah di Papua, namun juga bertemu dengan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal beserta jajaran untuk membahas berbagai permasalahan di Papua.

“Kalau mau memperkuat pemasaran dan meningkatkan kunjungan wisatawan, memang orang sini (Papua, RED) harus dididik untuk menjadi agen travel yang berkualifikasi. Kalau turis asing datang dan kemudian terlantar, siapa yang bertanggung jawab,” kata Meli, panggilan akrabnya, seolah bertanya.

Untuk itu, politisi F-Gerindra itu menyarankan adanya alih kemampuan kepada SDM wisata di Papua. Sehingga, kemampuan SDM Papua juga mengalami peningkatan, dan memiliki kesiapan dalam melayani wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Sehingga keindahan alam Papua yang tersaji, dapat dinikmati wisatawan dengan didukung infrastruktur dan SDM yang memadai.

“Apalagi dengan dibukanya Bandara Biak menjadi bandara internasional, tentu akan semakin memberi kemudahan wisatawan untuk mendatangi Papua. Sehingga, hal ini harus diimbangi SDM dan sarana prasarana,” saran politisi asal dapil Sumsel itu.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, keindahan potensi alam di Papua harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Untuk itu, politisi F-PKS itu menyarankan kepada Kementerian Pariwisata untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membidangi infrastruktur.

“Kita minta Kemenpar untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, untuk masalah infrastruktur. Kemudian ke Kementerian Perhubungan, terkait pembukaan bandara,” saran politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya menekankan perlu adanya kebijakan khusus untuk mendorong Papua dalam mengembangkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Salah satunya dari usulan Wagub Papua untuk membuka kembali Bandara Biak menjadi bandara internasional.

“Dulu Bandara Biak ini menjadi bandara internasional yang sangat penting menjadi penghubung untuk wilayah timur Indonesia, baik pesawat dari Amerika, Australia ataupun daerah lain. Terkait usulan dibukanya kembali bandara ini menjadi bandara internasional, ini perlu dipelajari kembali,” kata politisi F-PD itu.

Riefky juga sependapat terkait pengembangan infrastruktur di Papua. Menurutnya, hal ini membutuhkan kerjasama dari beberapa kementerian. Kemenpar juga diminta menumbuhkan destinasi-destinasi baru di Papua, dan mempromosikan event-event pariwisata di Papua.

“Terkait infrastruktur pariwisata Papua, ini penting juga, supaya Papua menjadi mandiri dan tidak bergantung pada kekayaan mineral, tapi lebih ke arah pariwisata. Tapi tanpa dukungan Pemerintah Pusat,ini sulit untuk mengejarnya,” imbuh politisi asal dapil Aceh itu. (sf) foto: Sofyan/od.