Legislator Ikut Awasi Birokrasi dan ASN untuk Tak Berpihak dalam Pilkada DKI

28-10-2016 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan akan terus mengawasi  untuk memastikan bahwa tidak ada birokrasi di DKI Jakarta yang melakukan keberpihakan terhadap calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta mendatang. 
 
 
“Pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Pak Soni Sumarsono ini  merupakan orang terpilih, terseleksi dan memiliki rekam jejak yang baik sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Dan pergantian tersebut merupakan hal yang sewajarnya. Disini saya juga akan terus mengawasi dan memastikan tidak ada PNS yang melakukan manuver politik prakti. Dan tidak ada birokrasi yang melakukan keberpihakan terhadap calon tertentu,”ungkap Arteri sesaat setelah Sidang Paripurna, Senayan Jakartaa, Jumat (28/10). 
 
 
Untuk itu lanjut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pihaknya akan bekerjasama dengan ASN dan KSN untuk ikut mengawasi PNS. Tidak hanya itu, ia juga akan memastikan Plt Gubernur DKI Jakarta yang baru saja resmi menggatikan Gubernur dan Wakil gubernur petahana (yang tengah mencalonkan diri kembali) ini untuk tidak melakukan kebijakan, keputusan dan kewenangan yang menguntingkan salah satu pihak. 
 
 
“Plt Gubernur DKI Jakarta nantinya tidak akan melakukan kebijakan, keputusan dan kewenangan yang akan menguntungkan salah satu calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan Pilkada DKI Jakartan ini nantinya juga tidak akan melakukan kebijakan, keputusan atau kewenangan yang akan menguntungkan salah satu kandidat Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan pilkada serentak dengan undang-undang yang baru ini dapat lebih menyempurnakan proses demokrasi  di negara kita tercinta ini,”pungkasnya. (Ayu) Foto: Jayadi/od.
BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...