Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi pola kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terlalu banyak memperhatikan pemberantasan illegal fishing, sehingga banyak sektor strategis lain yang menjadi tanggung jawab KKP terabaikan. Menurutnya memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum, Kepolisian atau TNI AL. 

 

 

Bambang menekan, agar KKP fokus kepada pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, dan perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal. Dia beralasan, karena konsentrasi KKP lebih banyak pemberantasan illegal fishingmengakibatkan ketersediaan ikan nasional turun. "Jadi bukan illegal fishing. illegal fishing itu adalah bagian kecil daripada yang bisa menumbuhkan industri perikanan kita," ujar Bambang saat diwawancarai sebelum RDP di ruang sidang Komisi VI, belum lama ini. 

 

 

Saking turunnya pendapatan ikan nasional, sampai-sampai Bambang menuding, kebutuhan ikan nasional lebih banyak dipenuhi oleh impor.‎"Perindustrian perikanan kita juga malah mau mati, 70% harus impor ikan,"‎ ketusnya. 

 

Bambang menyesalkan, KKP saat ini belum memberikan perhatian serius‎ dalam memberikan pembinaan kepada nelayan. Padahal menurutnya, dengan meningkatkan pengetahuan kepada para nelayan bisa menumbuhkan produktifitas ikan. 

 

"‎Sumber Daya Manusia dari pada nelayan itu harus ditingkatkan dengan pendidikan-pendidikan, program penyuluhan sehingga mereka mengerti bagaimana penangkapan ikan yang baik, ini juga tidak diperdayakan," papar Bambang. 

 

Dia juga meminta KKP agar memperhatikan pelestarian ekosistem laut. "Yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kehidupan dari pada ikan ini, terumbu karang dan ekosistemnya dihidupkan dengan bagus sehingga ikan-ikan kita menjadi sehat. Pesisir-pesisir pantai kita dijadikan sebagai habitat ikan. Ekosistem laut harus diperdayakan dan itu tugas dari pada Kementrian Kelautan bukan hanya illegal fishing," jelas Bambang. 

 

Dia juga menekan agar pemerintah menyediakan infrastruktur pelabuhan perikanan laut yang memadai, serta kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan. "Pelabuhan-pelabuhan kita gak punya alat untuk pengangkutan ikan-ikan. Terus termasuk kapal-kapal ikan kita juga tidak memadai jadi infrastrutur yang tadi itu wajib diadakan oleh pemerintah supaya produksi daripada perikanan kita menjadi lebih baik," papar Bambang. (eko,mp) foto : runi/hr.